DIAKUI atau tidak, persepsi publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), belakangan semakin minor. Bukan hanya karena anggaran jumbo mencapai Rp 335 triliun tahun ini saja, melainkan rentetan masalah lapangan yang sulit disembunyikan.
Mulai kasus keracunan massal, menu yang tidak layak dan kurang bergizi, penyaluran tidak tepat sasaran, hingga skandal korupsi yang melibatkan pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Di benak masyarakat muncul pertanyaan tajam: kenapa uang sebesar itu dibuang-buang?
Sementara itu, dana desa dan transfer ke daerah yang selama ini dianggap menjadi mesin pembangunan akar rumput justru dipangkas signifikan. Padahal, dana tersebut langsung memutar roda ekonomi lokal. Ironisnya, upaya pengalihan ke Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes/KDMP) pun kini juga mendapat persepsi minor di sebagian benak publik.
Beban Fiskal yang Memicu Tekanan Rupiah
MBG mendorong pengeluaran masif dengan realisasi belanja harian mencapai ratusan miliar bahkan sudah triliunan rupiah, menyumbang defisit APBN yang cukup membengkak mendekati batas 3% PDB. Defisit besar meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang, memicu kekhawatiran investor, capital outflow, dan tekanan jual pada rupiah. Ditambah tekanan inflasi pangan akibat impor yang mahal karena depresiasi mata uang.
Penghapusan atau pengurangan drastis MBG, maka akan memangkas ratusan triliun dari belanja negara. Defisit menyusut, ruang fiskal terbuka, kepercayaan pasar pulih, inflow asing berpotensi kembali, dan rupiah bisa menguat. Rupiah kuat berarti impor murah, inflasi terkendali, dan daya beli masyarakat kembali terjaga, manfaat yang lebih luas daripada program kontroversial.
Pelajaran dari MBG dan Tantangan Kopdes
Kedua program tersebut menunjukkan risiko pendekatan top-down yang seragam di negara kepulauan luas. MBG terlalu sentralistik dan mahal logistiknya. Sementara Kopdes, meski berbasis desa dan dinilai selaras semangat Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi kerakyatan, juga menghadapi kritik keras di lapangan.
Beberapa sorotan itu antara lainb anyak bangunan didirikan di lokasi nyeleneh seperti dekat kuburan, saling berdekatan antara desa satu dengan desan lain, atau bahkan menggusur fasilitas umum seperti lapangan sepak bola dan gedung sekolah. Llau,b isnis plan kurang jelas, perangkat desa tidak tahu-menahu ketika dana desa tiba-tiba dipungut untuk kepesertaan saham atau kontribusi.
Proses rekrutmen pegawai/manajer dinilai kurang transparan, dengan gaji yang disebut-sebut melebihi perangkat desa. Pendekatan desentralistik yang seharusnya memberdayakan justru terasa dipaksakan, memunculkan resistensi dan kekhawatiran akan pemborosan serta politisasi.
Kedua program ini mengajarkan pelajaran penting. Yakni, skala besar tanpa perencanaan matang, partisipasi lokal yang kuat, dan pengawasan ketat berisiko gagal menciptakan multiplier effect yang diharapkan.
Arah yang Lebih Rasional
Menghapus atau memangkas MBG yang bermasalah bukan berarti meninggalkan kesejahteraan. Dana yang tersisa sebaiknya tidak hanya dialihkan begitu saja, melainkan digunakan untuk reformasi menyeluruh pendekatan dengan berbasi desa-sentris. Perkuat dana desa untuk infrastruktur dan produksi lokal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Perbaiki model Kopdes dengan perencanaan bottom-up. Libatkan warga dalam pemilihan lokasi, bisnis plan yang realistis sesuai potensi desa, dan transparansi penuh soal rekrutmen serta penggunaan dana. Prioritaskan targeting ketat, efisiensi, dan akuntabilitas agar tidak mengulangi kesalahan MBG.
Model seperti itu lebih selaras dengan prinsip koperasi sejati: sukarela, demokratis, dan berakar di komunitas, bukan proyek top-down yang rawan kontroversi.
Pada akhirnya, menghapus MBG adalah langkah rasional di tengah tekanan rupiah dan persepsi publik yang minor terhadap program mahal yang kurang efektif di tengah kondisi global seperti sekarnag. Namun, penggantinya juga harus dibersihkan dari masalah serupa agar tidak menjadi pemborosan baru.
Indonesia butuh pivot cerdas. Hentikan program yang merusak kepercayaan dan stabilitas ekonomi, alihkan sumber daya ke pendekatan yang benar-benar memberdayakan desa secara transparan dan partisipatif. Penguatan rupiah bukan hanya soal nilai tukar, melainkan fondasi bagi inflasi rendah, investasi masuk, dan kesejahteraan berkelanjutan.
Waktunya berani mengambil keputusan berbasis data lapangan dan realitas, bukan narasi populis. Fondasi ekonomi yang kokoh jauh lebih bermakna bagi masa depan bangsa daripada program-program besar yang kontroversial dan mahal. (*)
