KabarBaik.co, Surabaya – DPP PDIP Perjuangan mengambil langkah tegas dengan melarang seluruh kadernya terlibat dalam pemanfaatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik untuk mencari keuntungan finansial maupun manfaat material lainnya, termasuk dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kader senior PDIP Saleh Ismail Mukadar mengungkapkan bahwa kebijakan larangan tersebut sebenarnya telah ditetapkan sejak lama. Hal ini didasari oleh berbagai pertimbangan partai yang menilai bahwa program tersebut masih memiliki banyak aspek yang perlu ditinjau ulang secara mendalam.
“Secara resmi DPP melarang kader untuk terlibat dalam kebijakan yang masih dikritisi oleh partai,” ujar Saleh, Kamis, (2/7).
Meskipun aturan tersebut sudah ada, implementasinya di lapangan dinilai belum berjalan optimal. Belakangan ini muncul informasi mengenai keterlibatan sejumlah pihak yang diduga terafiliasi dengan PDIP dalam pengelolaan dapur MBG. Menyikapi hal tersebut, DPP telah meminta data terkait kader yang terlibat dalam SPPG kepada pengurus di tingkat daerah.
Saleh juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi. Jika menemukan adanya kader PDIP yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam program tersebut, dimohon untuk segera melapor agar bisa ditindak tegas.
“Kalau ada yang mengetahui kader yang memiliki atau terlibat dalam dapur MBG, silakan melapor. Pasti akan ditindak tegas oleh DPP,” tegasnya.
Kritik terhadap Implementasi Program
Di balik larangan tersebut, Saleh menegaskan bahwa secara prinsip, tujuan awal program MBG sangat baik, yaitu untuk menekan angka stunting. Namun, pelaksanaannya dinilai belum tepat sasaran.
Menurutnya, sasaran program seharusnya difokuskan pada anak usia dini, ibu hamil, dan calon ibu. Namun dalam praktiknya, cakupan penerima manfaat justru dinilai terlalu luas hingga mencakup siswa tingkat SMA, sehingga alokasi anggaran menjadi sangat besar namun kurang efektif.
“Yang seharusnya menjadi prioritas adalah anak usia dini, ibu hamil, dan calon ibu. Tapi yang terjadi justru cakupannya terlalu luas,” katanya.
Ia pun membandingkan dengan implementasi program serupa di negara lain. Di Tiongkok dan Brasil, program serupa hanya menyasar hingga tingkat sekolah dasar, sementara di India hingga sekolah menengah pertama. Berbeda dengan Indonesia yang cakupannya dinilai terlalu melebar.
“Di Indonesia justru sampai SMA, bahkan mencakup ibu hamil dan menyusui secara luas. Ini membuat alokasinya sangat besar,” ujarnya.
Saleh juga menyoroti besaran anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah untuk sekitar 60 juta anak, yang dinilai tidak sebanding jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki jumlah penerima lebih banyak namun anggaran lebih efisien. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi membuka celah penyimpangan anggaran negara.
Oleh karena itu, DPP mengambil sikap tegas agar kader tidak terjebak dalam praktik yang menyimpang. Selain MBG, ia juga menyinggung program lain seperti Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai memiliki persoalan serupa dalam hal implementasi.
Di akhir pernyataannya, Saleh mengimbau masyarakat agar lebih bijak dan kritis dalam menyikapi berbagai program pemerintah. Masyarakat diharapkan mampu membedakan antara pihak yang menjadi penerima manfaat dan pihak yang justru mengambil keuntungan dari program tersebut.
“Masyarakat harus kritis melihat program-program ini agar tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya,” pungkasnya. (*)
