KabarBaik.co, Sidoarjo – Puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPBG) dari berbagai daerah di Jatim berkumpul di Sidoarjo, Selasa (23/6). Mereka datang membawa satu harapan yang sama: mencari kepastian dan solusi agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan serta memberi manfaat bagi anak-anak sekaligus pelaku usaha yang terlibat di dalamnya.
Forum rembuk yang digagas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim itu menjadi ruang bagi para pengelola dapur MBG untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Mulai dari operasional dapur saat masa libur sekolah, dapur yang sementara dihentikan operasionalnya, hingga kesiapan dapur-dapur baru yang tengah menunggu untuk beroperasi.
Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan sejak awal pihaknya mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis karena memiliki tujuan besar untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.
“Program ini memiliki tujuan yang sangat baik. Ketika berbicara soal gizi anak, maka yang dibangun bukan hanya kesehatan hari ini, tetapi juga kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan,” kata Adik.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program seharusnya tidak mengaburkan tujuan utama MBG. Program tersebut tetap perlu dijaga keberlangsungannya karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menegaskan apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan program, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan.
“Kalau ada pelanggaran, tentu ada proses hukum yang harus dijalankan. Tetapi tujuan besar program ini jangan sampai bergeser. MBG harus tetap berjalan karena manfaatnya sangat besar,” ujarnya.
Bagi Kadin Jatim, dampak MBG tidak hanya terlihat dari aspek pemenuhan gizi anak sekolah. Di balik setiap dapur yang beroperasi, terdapat rantai ekonomi yang menghidupi banyak pihak.
Mulai dari petani sayur, peternak ayam dan telur, pemasok bahan pangan, koperasi, hingga pelaku distribusi ikut bergerak seiring berjalannya program tersebut.
“Program ini menciptakan perputaran ekonomi di daerah. Banyak pelaku usaha yang terlibat dan merasakan manfaatnya secara langsung,” kata Adik.
Ia menjelaskan satu dapur MBG rata-rata mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja. Selain itu, sedikitnya 15 pemasok bahan baku terlibat dalam rantai pasok untuk mendukung operasional setiap dapur.
Menurutnya, pola distribusi yang semakin pendek juga membuat proses pengadaan bahan pangan menjadi lebih efisien. Produk dari peternak dan petani dapat langsung masuk ke dapur melalui koperasi atau mitra yang telah ditunjuk.
“Dampaknya bukan hanya pada penerima manfaat, tetapi juga terhadap penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, Kadin Jatim mengajak seluruh mitra MBG untuk tetap optimistis. Dialog dan komunikasi dinilai menjadi langkah penting agar berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan tanpa mengorbankan tujuan besar program.
“Kami ingin semua pihak duduk bersama mencari jalan keluar terbaik. Efisiensi dan penegakan aturan tentu penting, tetapi keberadaan SPBG yang sejak awal mendukung program pemerintah juga harus mendapat perhatian,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Kadin Sidoarjo Ubaidillah Nurdin. Menurutnya, para pelaku usaha yang selama ini terlibat dalam MBG telah merasakan dampak ekonomi yang nyata.
UMKM penyedia makanan, pedagang sayur dan buah, peternak hingga pemasok kebutuhan dapur memperoleh manfaat dari berjalannya program tersebut.
“Kalau program ini berhenti, bukan hanya pengelola dapur yang terdampak. Banyak pelaku usaha kecil dan masyarakat yang selama ini ikut bergerak bersama program ini juga akan merasakan dampaknya,” kata Ubaidillah.
Ia menyebut saat ini terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian para pengelola SPBG, yakni keberlangsungan dapur yang tetap beroperasi saat libur sekolah, status dapur yang mengalami penghentian sementara, serta kepastian bagi dapur-dapur baru yang sedang dalam tahap persiapan.
Sementara itu, pemilik SPBG di Surabaya, Yayuk E Agustin, berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat membuka ruang komunikasi yang lebih intensif dengan para mitra.
Menurutnya, para pengelola SPBG selama ini telah menginvestasikan sumber daya, tenaga, dan waktu untuk mendukung pelaksanaan program yang ditujukan bagi jutaan anak Indonesia.
“Sejak awal kami diajak menjadi bagian dari program ini. Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak penerima manfaat. Harapan kami ada kepastian dan komunikasi yang baik agar program ini bisa terus berjalan,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Jatim M Rizal menambahkan pihaknya akan terus menjembatani aspirasi para pengelola SPBG melalui komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pihak terkait lainnya.
Menurutnya, MBG bukan hanya program pemenuhan gizi, melainkan juga program yang telah menciptakan banyak lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
“Program ini menyentuh banyak aspek. Ada kepentingan gizi anak, ada lapangan kerja, ada ekonomi rakyat yang bergerak. Karena itu kami akan terus mengawal aspirasi para mitra agar tujuan besar program ini tetap dapat diwujudkan,” pungkasnya. (*)
