KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar telah mengajukan sejumlah nama untuk mengisi jabatan kepala dinas yang masih kosong. Namun, hingga awal Juni ini, prosesnya masih menggantung di meja pusat.
Delapan kursi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Inspektorat, hingga Satpol PP, hingga kini belum memiliki pejabat definitif.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar Budi Hartawan, mengatakan nama-nama calon pejabat sudah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengajukan beberapa nama ke Kemendagri dan juga BKN Pusat,” kata Budi, Senin (9/6).
Ia menyebut Kemendagri telah memberikan persetujuan, namun proses masih menunggu keputusan dari BKN. “Namanya sudah disetujui Kemendagri, namun kita masih menunggu dari BKN,” tambahnya.
Jika mendapat lampu hijau, tahapan selanjutnya adalah uji kompetensi untuk memastikan para calon memiliki kapasitas memimpin OPD.
“Tahapan selanjutnya ada tes kompetensi. Apakah kompeten atau tidak,” tegasnya.
Uji kompetensi ini berlaku bagi pejabat eselon II. Bila hasilnya belum memenuhi syarat, Pemkab Blitar membuka opsi seleksi terbuka ulang.
“Kalau belum terpenuhi, maka akan dilakukan seleksi ulang secara terbuka. Eselon II ini adalah setingkat kepala dinas atau kepala badan,” ujar Budi.(*)
