KabarBaik.co, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 kepada buruh pabrik rokok. Penyaluran simbolis tahap pertama digelar pada Rabu (13/5) dan dipusatkan di PT Gelora Djaja yang berlokasi di Kecamatan Baureno.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, mengatakan bahwa penyaluran BLT DBHCHT tahun ini dilaksanakan secara simbolis di dua lokasi. Selain di PT Gelora Djaja, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di PT Kareb Alam Sejahtera pada Rabu (20/5) mendatang.
Ia menjelaskan, total penerima manfaat BLT DBHCHT di Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 mencapai 15.972 orang. Jumlah tersebut mencakup buruh pabrik rokok lintas kabupaten, yakni warga Bojonegoro yang bekerja di perusahaan rokok di wilayah tetangga.
“Di Kabupaten Bojonegoro terdapat 42 perusahaan rokok, serta 6 perusahaan di luar daerah yang pekerjanya berasal dari Bojonegoro dan juga menerima bantuan ini,” terang Agus.
Menurutnya, program BLT DBHCHT diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja di sektor tembakau. Ia berharap penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan.
“Semoga pemberian BLT DBHCHT ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi para buruh pabrik rokok,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Siti Jumaiyah, warga Bojonegoro yang bekerja di PT Maju Melaju Lamongan, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya tahun ini.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur karena tahun ini mendapatkan BLT DBHCHT dari Pemkab Bojonegoro. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi kami semua. Sebelumnya kami belum pernah menerima bantuan ini,” tuturnya.
Pada tahun 2026, alokasi anggaran BLT DBHCHT di Bojonegoro tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 anggaran mencapai Rp 33,6 miliar, maka pada tahun ini turun menjadi Rp 16,6 miliar. Penurunan tersebut disebabkan adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. (*)
