KabarBaik.co – Pemkab Jombang mulai mempersiapkan diri menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Mitigasi bencana dan stabilitas harga pangan menjadi dua fokus utama Pemkab.
Kesiapsiagaan ini menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rakornas persiapan Nataru yang digelar melalui zoom meeting.
Dari Jombang Command Center (JCC), Wakil Bupati Jombang Salmanudin bersama Forkopimda dan Kepala OPD mengikuti jalannya rapat.
Rakornas membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari potensi bencana hidrometeorologi, pengendalian inflasi, hingga kesiapan pelayanan publik selama momen libur panjang.
Wabup Salmanudin menyebut arahan Mendagri terkait peningkatan kewaspadaan bencana menjadi perhatian serius Pemkab Jombang. Tito meminta pemda memperkuat mitigasi menghadapi potensi banjir, angin kencang, dan kebakaran akibat cuaca ekstrem.
“Pak Tito Karnavian mengingatkan kita untuk memperkuat kesiapsiagaan,” ujar Salmanudin, Jumat (12/11).
Selain penambahan sarpras pemadam kebakaran, pemda juga diminta melakukan langkah preventif seperti pemeriksaan rutin gedung berisiko tinggi dan memastikan kelayakan sarana proteksi kebakaran. Penerbitan IMB pun ditegaskan agar lebih selektif dengan mempertimbangkan tingkat risiko bangunan.
Di sektor ekonomi, Mendagri menekankan pentingnya antisipasi inflasi menjelang Nataru. Pemda diminta memperketat pemantauan harga, kelancaran distribusi, dan ketersediaan stok komoditas pangan.
“Daerah diminta memantau komoditas pangan, menjaga distribusi, dan memastikan stok aman. Inflasi sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor,” sambung Salmanudin.
Untuk memastikan respons cepat pada situasi darurat, Mendagri juga melarang kepala daerah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah maupun luar negeri hingga 15 Januari 2026.
“Ini untuk memastikan kepala daerah benar-benar siaga. Keberadaan pimpinan penting dalam mempercepat pengambilan keputusan,” tegasnya.
Tito juga menyoroti pentingnya sinergi lintas pemerintahan dalam menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat, kepadatan lokasi wisata, potensi bencana, dan kebutuhan layanan publik selama libur Nataru.
Karena itu, seluruh pemda diminta segera menyusun Rencana Operasi Terpadu Nataru yang mencakup pengamanan, kebencanaan, stabilitas pangan, dan kesiapan layanan publik.
“Rencana operasi ini menjadi pedoman bersama untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama Natal dan Tahun Baru,” pungkas Salmanudin. (*)
