KabarBaik.co, Mataram — Pemerintah Provinsi NTB resmi memperkuat kolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) guna meningkatkan pelayanan publik dan penyebarluasan informasi terkait obat dan makanan.
Kerja sama tersebut berlangsung di Aula BBPOM Mataram, Kamis (7/5), yang dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik bertema “Sinergi Pelayanan Publik yang Transparan dan Adaptif di Era Transformasi Digital”.
Kepala BBPOM Mataram Yogi Abaso Mataram menegaskan, kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk memperluas edukasi kepada masyarakat terkait keamanan, legalitas, dan bahaya penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
“Kerja sama ini diharapkan memperluas jangkauan informasi obat dan makanan. Terutama yang paling penting adalah penanganan penyalahgunaan obat-obatan seperti Tramadol, Trihexyphenidyl, dan zat lainnya yang merugikan masyarakat,” ujar Yogi.
Menurutnya, sinergi tersebut juga diarahkan untuk mempermudah masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam proses registrasi dan sertifikasi produk. Dengan izin edar resmi, produk lokal dinilai memiliki peluang lebih besar menembus pasar nasional hingga ekspor.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik menyoroti tantangan besar di era digital, terutama maraknya penyebaran hoaks terkait obat, kosmetik, dan pangan di media sosial.
Ia menegaskan transformasi digital tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi, tetapi harus dibarengi perubahan budaya kerja agar informasi publik lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat.
Pejabat yang akrab disapa Aka ini mengungkapkan sedikitnya ada tiga persoalan utama yang harus dihadapi bersama, yakni cepatnya penyebaran disinformasi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta pola komunikasi pemerintah yang masih cenderung satu arah.
“Transformasi digital harus berbasis data, dikelola oleh SDM yang bijak, serta didukung budaya kerja yang responsif dan terbuka. Masyarakat saat ini tidak hanya ingin diberitahu, tetapi juga ingin didengar,” tegasnya.
Melalui kerja sama antara Pemprov NTB dan BBPOM Mataram ini, pemerintah berharap edukasi terkait obat dan makanan dapat menjangkau masyarakat lebih luas sekaligus meningkatkan kesadaran publik dalam memilah informasi di ruang digital.
Sementara itu Forum Konsultasi Publik yang digelar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menghasilkan beberapa keputusan pelayanan baru, yaitu Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan, Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan, penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Importir Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan dan Persetujuan Pemasukan melalui Mekanisme Jalur Khusus atau Special Access Scheme Kosmetik.
Selain itu Forum Konsultasi Publik ini juga memutuskan penambahan pelayanan Penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik, Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), dan Penerbitan Ijin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).(*)
