KabarBaik.co – Ketua Persaudaraan Kepala Desa (PKD), Rudi Puryono menegaskan pentingnya sinergisitas antara kepala desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam membahas Alokasi Dana Desa (ADD). Menurutnya, ADD memiliki hubungan erat dengan regulasi yang berlaku, sementara Peraturan Bupati (Perbub) yang menjadi dasar pelaksanaannya hingga kini belum diterbitkan.
“Kami berharap awal Februari, setelah pelantikan bupati terpilih, ada percepatan pencairan ADD pertama. Perbub ini melibatkan banyak Unit Pelaksana Daerah (UPD), sehingga harus didiskusikan bersama,” ujar Rudi Puryono, Jumat (31/1).
Ia juga menegaskan bahwa organisasi PKD siap berdiskusi agar masalah ini tidak berlarut-larut.
Rudi menambahkan, kendala di desa adalah lemahnya server saat mengunggah data, yang menghambat kelancaran proses administrasi. Ia berharap pemerintah bisa memberikan solusi agar proses digitalisasi desa lebih efektif.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Blitar, Bambang Dwi Purwanto, menyatakan bahwa pihaknya telah menyusun rancangan Perbub terkait ADD. Namun, pencairan ADD yang seharusnya dilakukan sejak Januari mengalami penundaan.“Di akhir 2024, kami mulai menyikapi regulasi baru agar ADD bisa disalurkan setiap bulan sesuai aturan yang ada. Namun, untuk Januari, pencairan terpaksa mundur,” jelasnya.
Bambang menegaskan bahwa penerbitan Perbub ADD akan melibatkan stakeholder terkait, termasuk perwakilan perangkat desa, agar ada kesepakatan bersama. “Kami tidak ingin terburu-buru, tetapi regulasi ini harus menutupi celah-celah kekurangan yang terjadi selama ini,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa DPMD dan pemerintah desa adalah satu kesatuan dalam membangun desa dan negeri.
“Kami meminta maaf atas keterlambatan ini. Ke depan, kami berkomitmen menyusun kebijakan yang lebih baik demi kesejahteraan desa,” pungkasnya.(*)
