KabarBaik.co, Pasuruan – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025 dinilai belum menjawab persoalan mendasar warga. Terutama terkait kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Kajian Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Kota Pasuruan belum terlalu puas dengan pertumbuhan ekonomi 5,52 persen, IPM 79,52, investasi Rp 180,06 miliar, dan PDRB per kapita Rp 56,19 juta. Sebab, di tengah semua capaian itu kondisi sosial dinilai belum sepenuhnya membaik.
Menurut data yang dimiliki GMNI Kota Pasuruan, angka kemiskinan masih 6,18 persen, pengangguran terbuka 4,59 persen, dan prevalensi stunting 18,30 persen. Kondisi tersebut menunjukkan persoalan kesejahteraan belum terselesaikan.
“Dalam kajian PA GMNI, pertumbuhan ekonomi belum menetes ke bawah, Investasi yang tinggi juga belum cukup kuat membuka kerja dan memperbaiki kondisi keluarga rentan,” ungkap Tuji Hartono, Ketua PA GMNI Kota Pasuruan, Senin (20/4).
Sorotan juga diarahkan pada anggaran daerah. Meski pendapatan daerah terealisasi 98,87 persen dan PAD melampaui target, belanja daerah hanya terserap 89,46 persen. Bahkan belanja modal tercatat hanya 69,18 persen, sementara belanja bantuan sosial baru 82,02 persen.
Menurut Tuji, rendahnya serapan belanja produktif dan bantuan sosial di tengah kemiskinan, pengangguran, dan stunting, menunjukkan keberpihakan anggaran kepada warga rentan belum cukup tajam.
“Karena itu, LKPJ tidak boleh dibaca sebagai dokumen pujian, melainkan sebagai alarm bahwa pembangunan belum sepenuhnya menghadirkan keadilan sosial bagi warga Kota Pasuruan,” tandasnya. (*)
