KabarBaik.co, Jembrana – Pemerintah resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sekaligus memperkuat kemandirian dan swasembada energi nasional.
Peluncuran program tersebut dilakukan Presiden Prabowo Subianto sekaligus groundbreaking sejumlah proyek PLTS di Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (25/8). Pada tahap awal, pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS dengan total kapasitas mencapai 5.300 megawatt peak (MWp) yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
Salah satu proyek tersebut berada di Gilimanuk yang menjadi lokasi peluncuran program nasional. Presiden Prabowo mengatakan, pengembangan energi surya menjadi langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya kemandirian energi Indonesia.
Menurut dia, potensi energi terbarukan perlu dimanfaatkan secara masif agar kebutuhan energi nasional semakin bertumpu pada sumber daya domestik. “Hari ini adalah hari yang penting, kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Dengan Program PLTS 100 GW, kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Program PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk mencari terobosan dalam mempercepat kedaulatan energi nasional.
Pengembangan tersebut akan dilakukan melalui berbagai skenario, mulai dari PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pemanfaatan tenaga surya untuk kawasan industri dan kegiatan produktif masyarakat.
“Indonesia adalah negara yang diberikan Tuhan sumber daya yang luar biasa. Sumber daya yang bukan hanya kita gali di bawah kaki kita, tapi juga di atas kepala kita,” ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan, Program PLTS 100 GWp akan dikembangkan melalui delapan skenario utama. Rinciannya meliputi eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWp, PLTS skala besar dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebesar 30,97 GWp, PLTS terapung 10,72 GWp, dan PLTS atap 9,35 GWp.
Selanjutnya, PLTS untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebesar 0,50 GWp, PLTS off-grid untuk kegiatan produktif 4,36 GWp, PLTS nonatap untuk kawasan industri 7,49 GWp, serta penciptaan permintaan listrik melalui hilirisasi, kendaraan listrik, kompor induksi, dan kebutuhan lainnya sebesar 24,13 GWp.
Menurut Bahlil, implementasi keseluruhan program tersebut berpotensi menurunkan emisi karbon hingga 140 juta ton CO2 per tahun. Nilai ekonomi karbonnya diperkirakan mencapai Rp 6,31 triliun.
Dari sisi ekonomi, pengembangan PLTS berskala besar juga dinilai berpotensi membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Program tersebut diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja yang terdiri atas 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2,053 juta tenaga kerja manufaktur.
Selain menciptakan aktivitas ekonomi baru, proyek tersebut diperkirakan memberikan efisiensi terhadap penggunaan bahan bakar minyak (BBM), sekaligus mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, manufaktur, dan usaha masyarakat di sekitar lokasi proyek.
“Total investasi dari proyek ini kurang lebih sekitar 71,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 1.140 triliun. Dari total pekerjaan ini, kita bisa melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun mencapai Rp 73,9 triliun,” kata Bahlil.
PLN Siapkan Infrastruktur Kelistrikan
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN siap mendukung percepatan Program PLTS 100 GWp melalui penguatan sistem kelistrikan dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Menurut Darmawan, pengembangan PLTS dalam skala besar membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, PLN, pelaku usaha, industri, serta masyarakat. PLN, kata dia, akan memastikan tambahan pembangkit energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal dan berkelanjutan.
“PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Darmawan.
Darmawan mengatakan, transisi energi tidak hanya berkaitan dengan perubahan sumber energi menjadi lebih bersih. Pengembangan energi terbarukan juga dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
“Listrik merupakan fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan,” katanya.
Khusus di Bali, PLN bersama Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan pengembangan lima klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MWp yang akan didukung Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 3.300 MWh.
Dari kapasitas tersebut, sekitar 300 MWp PLTS akan dikembangkan di Klaster Gilimanuk. Pengembangan ini diharapkan memperkuat ekosistem energi bersih di Bali yang merupakan salah satu pusat pariwisata nasional.
“Transformasi energi bukan hanya tentang mengganti sumber energi menjadi lebih bersih. Lebih dari itu, listrik merupakan fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan menggerakkan roda perekonomian,” tutur Darmawan.
Program PLTS 100 GWp dengan demikian tidak hanya diarahkan untuk menambah kapasitas pembangkit energi terbarukan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun industri energi domestik, menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, serta memperkuat fondasi ekonomi daerah dan nasional. (*)
