KabarBaik.co, Jombang – Polemik penunjukan pegawai di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Jombang terus bergulir. Ali Arifin, Forum Ketua KDKMP Jombang menyoroti munculnya daftar nama pegawai yang disebut sudah ditentukan tanpa koordinasi dengan pengurus koperasi maupun pemerintah desa.
Menurutnya nama tersebut mencakup posisi manajer, staf, kasir, sopir hingga petugas keamanan di 80 KDKMP di Jombang.
Lebih lanjut banyak pengurus koperasi dan pemerintah desa merasa terusik karena tidak mengetahui asal-usul nama yang beredar.
“Ketua dan pengurus KDKMP serta pihak desa merasa terusik karena nama-nama tersebut tidak dikenal dan sebelumnya tidak pernah dikoordinasikan,” kata Ali, Jumat (15/5).
Ali mengaku hingga kini pihaknya belum menemukan bukti konkret terkait dugaan adanya pegawai titipan. Meski demikian, ia menyebut aroma praktik tersebut cukup kuat berdasarkan laporan dari sejumlah KDKMP di tingkat desa dan kecamatan.
“Ya darimana saja itu pegawainya kami tidak tahu, karena kami tidak pernah diajak untuk berkomunikasi. Tapi dari laporan KDKMP desa, kecamatan, aroma itu ada tapi apakah itu individu, personal, dari partai A misalnya, kita tidak tahu. Kami belum menemukan bukti yang konkret,” ujarnya.
Forum KDKMP, lanjut Ali, tetap mendukung penuh program nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan koperasi desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Namun, pihaknya meminta kebijakan penunjukan pegawai ditinjau ulang dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pengurus koperasi serta pemerintah desa setempat.
“Kami berharap setiap keputusan yang menyangkut tata kelola koperasi dilakukan sesuai prosedur dan melibatkan seluruh pihak terkait,” katanya.
Forum juga mengimbau seluruh pengurus koperasi tetap menjaga kondusivitas menjelang launching nasional tahap pertama program KDKMP.
Ali menyebut pemerintah daerah dan instansi terkait telah melakukan komunikasi untuk mencari solusi atas polemik tersebut agar tidak mengganggu agenda launching nasional.
“Tujuannya untuk mencari solusi agar polemik tidak mengganggu pelaksanaan launching nasional KDKMP di Jombang,” ungkapnya.
Ia menilai launching nantinya hanya bersifat simbolis, sementara pembahasan lebih lanjut mengenai tata kelola koperasi masih bisa dilakukan setelah kegiatan berlangsung.
Sementara itu, Pemkab Jombang menegaskan proses rekrutmen manajer KDKMP merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Asisten Administrasi Umum Setdakab Jombang, Syaiful Anwar, mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki ruang intervensi dalam proses tersebut.
“Untuk posisi manajer memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebelumnya kami sudah membentuk pengurus koperasi pada tahun 2025 lalu, tetapi untuk proses rekrutmen manajer seluruhnya berada di bawah pemerintah pusat,” kata Syaiful Anwar
Sedangkan terkait perekrutan pegawai di luar posisi manajer, Pemkab Jombang mengaku hingga kini belum menjadi ranah pemerintah daerah.
“Jadi belum di ranahnya kita,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Hari Purnomo.
Pemkab Jombang juga masih menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme pelaksanaan KDKMP.
“Masih ada relaksasi regulasi dari pemerintah pusat. Kami menunggu aturan lanjutan terkait KDKMP ini,” tutur Syaiful.
Sebelumnya keluhan serupa juga disampaikan Kepala Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Khoiman. Ia mengaku pemerintah desa belum pernah menerima penjelasan resmi mengenai mekanisme perekrutan tenaga kerja KDKMP.
“Desa tidak tahu siapa yang merekrut dan dasar perekrutannya seperti apa,” kata Khoiman.
Menurut Khoiman, sebelumnya memang ada arahan agar setiap desa menyiapkan enam calon karyawan. Namun hingga kini pemerintah desa maupun pengurus koperasi belum pernah menyerahkan nama calon pegawai.
“Belum ada penyetoran nama dari desa maupun pengurus koperasi, tetapi daftar calon karyawan sudah beredar,” ujarnya. (*)
