KabarBaik.co, Jakarta – Hanya enam hari setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2026–2031, Hery Susanto ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (16/4). Penahanan ini mengejutkan publik mengingat jabatan barunya sebagai kepala lembaga pengawas pelayanan publik.
Hery Susanto digiring keluar dari Gedung Jampidsus Kejagung sekitar pukul 11.19 WIB dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan tangan diborgol. Ia ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba (cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan) untuk keperluan penyidikan.
Kejagung menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra), khususnya terkait Blok Mandiodo dan wilayah sekitarnya di Konawe Utara. Ia diduga menerima suap sekitar Rp 1,5 miliar dari pengusaha tambang terkait pengurusan rekomendasi atau laporan pengawasan sektor pertambangan.
Kasus tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan korupsi perizinan dan tata kelola tambang nikel yang telah berjalan sebelumnya. Ironisnya, saat menjabat sebagai Anggota Ombudsman RI (2021–2026), Hery Susanto pernah melakukan tinjauan lapangan ke Blok Mandiodo dan menyuarakan dampak lingkungan serta sosial-ekonomi akibat penghentian operasional tambang.
Dalam keterangannya, Kejagung menyebut ada bukti yang cukup atas dugaan penerimaan suap dan penyelewengan dalam pengawasan sektor energi dan pertambangan. Namun demikian, Hery Susanto tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) .
Profil Singkat Hery Susanto
- Nama Lengkap: Dr. Hery Susanto, S.Pi., M.Si.
- Tempat & Tanggal Lahir: Cirebon, 9 April 1975 (usia 51 tahun)..
- Agama: Islam.
- Pendidikan:
S1 Budidaya Perikanan (S.Pi.) – Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin).
S2 Magister Ilmu Administrasi (M.Si.) – Universitas Indonesia.
S3 Doktor Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup – Universitas Negeri Jakarta (2024).
Latar Belakang Karier dan Organisasi:
Hery Susanto memulai perjalanan sebagai aktivis mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia kemudian aktif di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di antaranya sebagai Ketua Bidang Kesehatan Pengurus Majelis Nasional KAHMI (2017–2022) dan Ketua Bidang Reformasi Birokrasi Pengurus Majelis Nasional KAHMI (2022–2027).
Pengalaman kerjanya meliputi
- Direktur Eksekutif Komunal (2004–2014, dua periode).
- Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi IX (2014–2019) – bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesra.
- Ketua Umum Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (2016–2021).
- Anggota Ombudsman RI (2021–2026), dengan fokus pengawasan sektor kemaritiman, investasi, energi, dan pertambangan.
- Dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031 pada 10 April 2026 di Istana Negara.
Ia dikenal mendorong pendekatan Eptahelix (kolaborasi tujuh pihak) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pencegahan maladministrasi, serta penguatan kelembagaan Ombudsman melalui revisi UU..
Penangkapan ini terjadi saat Hery Susanto baru memulai prioritas pembenahan internal lembaga (struktur, SDM, dan anggaran) serta pengawasan program strategis pemerintah. (*)
