KabarBaik.co, Mataram – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmennya membenahi tata kelola Pemerintah Provinsi NTB agar semakin terintegrasi, responsif dan siap menghadapi berbagai persoalan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov NTB yang dipimpin Iqbal bersama Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri dan Sekda Abul Chair di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin (24/8).
Rapim diikuti para asisten, kepala perangkat daerah, kepala biro dan direktur rumah sakit lingkup Pemprov NTB. Salah satu agenda yang dibahas adalah persiapan penerapan manajemen talenta ASN setelah Pemprov NTB memperoleh persetujuan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 863 Tahun 2026.
Gubernur mengatakan, penerapan manajemen talenta membutuhkan perubahan cara pandang dalam pengelolaan aparatur. ASN diminta aktif memperbarui data kompetensi, pengalaman, rekam jejak dan prestasi sebagai dasar pemetaan serta pengembangan karier. “Perubahan terpenting dari manajemen talenta adalah cara kita memotret prestasi. Sekarang semua orang harus mampu memotret dirinya sendiri. Karena itu, keaktifan individu menjadi sangat penting,” kata Iqbal.
Melalui manajemen talenta, Pemprov NTB akan memetakan kebutuhan dan kompetensi ASN untuk mengatasi ketimpangan distribusi pegawai antarperangkat daerah. Iqbal juga menekankan optimalisasi anggaran di tengah keterbatasan fiskal. Menurutnya, peningkatan kinerja pemerintahan tidak selalu harus dilakukan dengan menambah anggaran. “Dengan fiskal yang ada, bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak. Kita tidak lagi berpikir menambah anggaran, tetapi bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal,” ujarnya.
Rapim juga membahas penguatan koordinasi dan pengawasan internal. Iqbal meminta seluruh perangkat daerah memperkuat komunikasi serta pengendalian sejak awal agar persoalan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. “Teman-teman hadir di publik sebagai Provinsi NTB, sebagai Pemprov NTB. Karena itu, mari datang sebagai satu atap,” katanya.
Selain pembenahan birokrasi, kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Pengalaman Tim Solidaritas Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) saat membantu penanganan gempa M7,7 di NTT menjadi bahan evaluasi Pemprov NTB. Dari pengalaman tersebut, Pemprov NTB mendorong pembentukan Satgas Kebencanaan NTB dengan pembagian tugas yang jelas, mulai dari logistik, kesehatan, transportasi, dapur umum hingga penanganan pengungsian.
Satgas tersebut nantinya ditetapkan melalui keputusan gubernur dan melakukan simulasi secara berkala setiap enam bulan. Tim juga dapat segera diaktifkan ketika terjadi bencana. “Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh baru mulai menyusun siapa melakukan apa. Semua harus sudah siap dan bisa langsung bergerak,” tegas Iqbal.
Rapim juga membahas pemulihan pascakebakaran Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Tengah akan merumuskan model rekonstruksi dengan memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat adat untuk terlibat dalam proses pemulihan. Menurut Iqbal, pemerintah tetap memberikan pendampingan dan pengawasan agar proses rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga karakter kawasan adat.
“Sade bukan sekadar kumpulan bangunan. Di sana ada ruang hidup masyarakat, arsitektur tradisional, adat, sejarah dan identitas budaya Sasak,” ujarnya. Ia menegaskan pemulihan harus dilakukan cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, proses rekonstruksi tetap harus menjaga karakter dan keaslian Desa Adat Sade.
“Yang sedang kita benahi bukan sekadar struktur pemerintahan, tetapi cara kita bekerja. Pemerintahan harus semakin siap, semakin terintegrasi dan semakin cepat hadir ketika masyarakat membutuhkan,” ujarnya. (*)
