KabarBaik.co, Mataram – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abul Chair, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB menyatukan langkah dan memperkuat kolaborasi dalam mendukung tiga agenda prioritas pembangunan pemerintahan Gubernur NTB Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.
Tiga agenda tersebut meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata kelas dunia.
Penegasan itu disampaikan Abul Chair usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) bersama seluruh pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6).
Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus memiliki pemahaman yang sama terhadap arah pembangunan yang telah ditetapkan kepala daerah. Setiap program dan kegiatan harus terhubung dengan target besar pemerintah, bukan berjalan sendiri-sendiri sesuai kepentingan masing-masing sektor.
“Ketika Pak Gubernur menyampaikan program unggulannya, itu menjadi concern kita untuk mencapainya bersama-sama, tidak bergerak sendiri-sendiri,” kata Abul Chair.
Ia menegaskan, pola kerja birokrasi saat ini harus berorientasi pada hasil dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak lagi hanya dilihat dari serapan anggaran maupun jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi sejauh mana program mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Arahnya sudah jelas, bagaimana menurunkan kemiskinan bahkan menuju nol kemiskinan ekstrem. Ukurannya harus jelas, dan yang paling penting adalah dampaknya,” ujarnya. Abul Chair secara khusus menyoroti Program Desa Berdaya yang menjadi salah satu instrumen utama Pemprov NTB dalam mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem di tingkat desa.
Menurutnya, program tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai bantuan pemerintah semata, melainkan harus menjadi sarana pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
“Jangan sampai kemudian yang dihitung hanya berapa kali kita datang atau berapa uang yang sudah dihabiskan. Desa Berdaya bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi memberdayakan. Sebelum dibantu seperti apa, setelah dibantu menjadi seperti apa, itu yang harus terlihat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, setiap bantuan yang disalurkan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat penerima.
Terkait pengawasan penggunaan anggaran, Sekda memastikan pengendalian dilakukan sejak tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan program. Inspektorat dilibatkan untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan guna memastikan seluruh bantuan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Pengawasan itu bukan di ujung setelah kegiatan selesai. Sejak pra-perencanaan, perencanaan, penyaluran bantuan hingga pelaksanaannya terus dipantau. Jadi pengawasan merupakan bagian dari proses yang berjalan terus-menerus,” katanya.
Ia menambahkan, pengawasan juga bertujuan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar digunakan sesuai proposal yang telah diverifikasi dan dinilai layak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski Program Desa Berdaya hanya menerima alokasi bantuan sekitar Rp300 juta per desa setiap tahun, Abul Chair menegaskan program tersebut merupakan salah satu pengungkit dalam strategi besar penghapusan kemiskinan ekstrem yang didukung berbagai program intervensi pemerintah lainnya.
“Pemerintah memiliki banyak program intervensi. Desa Berdaya adalah salah satu pengungkit untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Semua program itu harus bergerak bersama menuju tujuan yang sama,” ujarnya. Untuk itu, Sekda meminta seluruh pejabat eselon II memperkuat sinergi lintas sektor dan menghilangkan ego sektoral agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga dan antar-OPD menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan agenda pembangunan NTB, terutama dalam upaya menurunkan kemiskinan ekstrem, memperkuat ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia. (*)
