KabarBaik.co, Lombok Timur – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama yang membentuk tumbuh kembang anak.
Pernyataan tersebut disampaikan saat meluncurkan Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB (PP3S) yang dirangkaikan dengan Pasar Rakyat di Kantor Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (2/7).
Peluncuran program dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur Mohammad Edwin Hadiwijaya, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Sinta M. Iqbal, jajaran organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, kader Posyandu, TP PKK, serta berbagai pemangku kepentingan.
Wagub yang akrab disapa Dinda itu mengatakan, Kabupaten Lombok Timur menghadapi tantangan besar karena memiliki jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa. Kondisi tersebut membuat persoalan kemiskinan dan stunting memerlukan penanganan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
“Kita hadir hari ini bukan sekadar meluncurkan sebuah program, tetapi untuk membangun kepedulian bersama. Penurunan stunting tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk generasi yang sehat,” ujar Dinda.
Ia menekankan bahwa pencegahan stunting harus dimulai sejak sebelum pernikahan melalui edukasi kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi calon ibu, hingga penguatan pola pengasuhan anak di dalam keluarga. Menurutnya, Program Desa Berdaya yang terus dikembangkan Pemerintah Provinsi NTB juga menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi kemiskinan yang selama ini menjadi faktor penyebab stunting.
Ia berharap Desa Lendang Nangka Utara dapat menjadi contoh kolaborasi dalam upaya percepatan penurunan stunting di NTB. Selain itu, Wagub mendorong pemerintah desa mengembangkan potensi ekonomi lokal, khususnya komoditas nanas, agar memiliki nilai tambah melalui produk olahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal mengatakan, penyebab stunting di lapangan sangat beragam, mulai dari pola asuh, kebiasaan konsumsi makanan instan, sanitasi, hingga lingkungan keluarga. Karena itu, menurutnya, setiap keluarga membutuhkan penanganan yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
“Di lapangan kami menemukan persoalan pola asuh, kebiasaan konsumsi makanan instan, sanitasi, hingga pola pengasuhan keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena itu, solusi yang diberikan juga harus sesuai dengan kondisi setiap keluarga,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur, Mohammad Edwin Hadiwijaya, menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting harus didukung data yang akurat agar intervensi kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Ia mengungkapkan, Lombok Timur menjadi salah satu dari lima kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan dalam penguatan sistem data percepatan penurunan stunting.
Selain memperkuat kualitas data, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga terus mendorong kolaborasi lintas sektor karena penanganan stunting berkaitan erat dengan kemiskinan, sanitasi, pendidikan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui peluncuran PP3S, Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmen memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan stunting melalui intervensi yang terintegrasi, berbasis data, dan melibatkan keluarga serta masyarakat sebagai aktor utama. (*)
