KabarBaik.co, Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperoleh penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) setelah berhasil mewujudkan pembentukan dan registrasi 100 persen Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh 10 kabupaten/kota.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, kepada Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, dalam kegiatan penyerahan Surat Tanda Registrasi (STR) TTIS yang berlangsung di Universitas Mataram, Selasa (23/6).
Selain Pemerintah Provinsi NTB, BSSN juga menyerahkan STR kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di NTB serta Universitas Mataram. Penyerahan tersebut menandai bahwa seluruh tim tanggap insiden siber di daerah telah resmi terhubung dengan ekosistem keamanan siber nasional.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan digital yang aman dan terpercaya.
“Keamanan siber bukan hanya persoalan teknologi informasi, tetapi juga bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Transformasi digital harus dibangun di atas fondasi keamanan yang kuat,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan keamanan siber menjadi bagian penting dalam mendukung program Smart Government yang sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia. Digitalisasi layanan publik, kata dia, harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang mampu menghadapi berbagai ancaman siber.
Ia menambahkan, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BSSN, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Melalui sinergi ini, kita tidak hanya memperkuat kapasitas teknis, tetapi juga membangun budaya sadar keamanan siber di seluruh lingkungan pemerintahan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menegaskan bahwa perlindungan infrastruktur informasi daerah merupakan bagian dari sistem pertahanan siber nasional. Karena itu, pembentukan dan registrasi TTIS dinilai menjadi langkah strategis dalam menghadapi ancaman digital yang terus berkembang.
“Kami siap memberikan dukungan melalui pemantauan berkala, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pembinaan Tim Tanggap Insiden Siber di daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan keamanan siber nasional,” ujarnya.
Menurut Nugroho, TTIS memiliki fungsi penting dalam mengidentifikasi aset informasi, melakukan audit keamanan sistem, memperkuat pengendalian akses, menangani insiden siber, serta memulihkan layanan agar roda pemerintahan tetap berjalan secara aman dan berkelanjutan.
Dengan seluruh kabupaten/kota di NTB telah memiliki TTIS yang terdaftar secara resmi, pemerintah daerah kini memperoleh akses terhadap pembinaan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendampingan berkelanjutan dari BSSN.
Capaian tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan digital daerah sekaligus mendukung penyelenggaraan layanan publik yang aman, andal, dan terpercaya.(*)
