KabarBaik.co, Malang – Rencana Pemkot Malang untuk menerapkan kendaraan dinas berbasis listrik mendapat perhatian dari DPRD Kota Malang. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diputuskan secara tergesa-gesa tanpa didukung kajian yang komprehensif.
Menurut Amithya, penggunaan kendaraan listrik memang sejalan dengan upaya efisiensi anggaran dan mendukung program ramah lingkungan. Namun, kebijakan itu harus benar-benar mampu memberikan manfaat nyata terhadap keuangan daerah.
“Kalau secara kajian artinya betul-betul signifikan efisiensinya, ya sah-sah saja untuk dilaksanakan. Tetapi, pastinya itu perlu perhitungan yang sangat matang,” ujarnya, Rabu (2/7).
Ia menegaskan DPRD tidak menolak penggunaan kendaraan listrik sebagai mobil operasional pemerintah. Meski demikian, persetujuan terhadap kebijakan tersebut harus didasarkan pada hasil analisis yang menunjukkan adanya penghematan anggaran secara signifikan.
Bahkan, Amithya menilai pemerintah juga harus memperhitungkan seluruh kebutuhan anggaran yang timbul apabila kendaraan dinas konvensional diganti dengan kendaraan listrik. Selain biaya pengadaan kendaraan, pembangunan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.
“Jangan sampai ambisi mengejar predikat ramah lingkungan justru menguras pos anggaran penting lainnya. Kita harus melihat apakah APBD mampu meng-cover kebutuhan itu semua,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Amithya mengingatkan agar kemampuan APBD menjadi dasar utama dalam menentukan arah kebijakan. Menurutnya, masih banyak pilihan lain yang dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah apabila konversi kendaraan listrik belum memberikan manfaat yang optimal.
“Mungkin itu salah satu pilihan saja dari berbagai macam pilihan. Kalau efisiensinya tidak terlalu besar, harusnya dicari sumber efisiensi yang lain,” tandasnya. (*)
