KabarBaik.co, Jombang – Polemik rekrutmen karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Jombang terus bergulir. Sejumlah kepala desa mengaku bingung karena nama-nama calon karyawan disebut sudah beredar, padahal pemerintah desa dan pengurus koperasi belum merasa dilibatkan dalam proses perekrutan.
Kepala Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Khoiman, mengaku hingga kini pihak desa belum mengetahui dasar maupun mekanisme rekrutmen karyawan KDMP di wilayahnya.
“Pemdes tidak tahu dasar perekrutannya dari mana, terus yang merekrut siapa kami juga tidak tahu,” kata Khoiman dalam keterangannya, Jumat (15/5).
Menurut Khoiman, sebelumnya memang ada arahan agar desa segera merekrut enam karyawan KDMP. Namun, desa maupun pengurus koperasi disebut belum pernah menyerahkan nama calon karyawan.
“Sebetulnya sudah ada perintah dari Babinsa untuk segera merekrut enam orang itu. Tapi desa dan pengurus Kopdes Merah Putih belum setor nama, kok sudah muncul nama-nama tersebut,” ujarnya.
Ia mengaku kondisi itu membuat pemerintah desa kebingungan lantaran nama calon karyawan sudah lebih dulu beredar di masyarakat.
“Kami bingung siapa yang menyetorkan nama, sedangkan pemerintah desa dan pengurus kopdes belum setor nama,” ucapnya.
Khoiman menyebut keresahan para kepala desa muncul karena adanya dugaan intervensi pihak luar dalam proses perekrutan. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah desa tidak mempermasalahkan siapa pun yang direkrut selama prosesnya terbuka dan melibatkan warga setempat.
“Buat kami tidak masalah selama ada koordinasi dan diambilkan dari warga setempat yang memang punya kemampuan,” katanya.
Selain soal perekrutan, Khoiman mengaku desa juga belum mendapatkan penjelasan detail terkait tata kelola KDMP, termasuk sistem penggajian karyawan.
“Penggajiannya sampai saat ini kami juga belum tahu. Sumber gajinya dari mana, berapa besarannya, itu belum ada penjelasan,” terangnya.
Ia berharap ada regulasi yang jelas agar program KDMP tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kalau memang sepenuhnya dikelola PT Agrinas ya monggo. Tapi kalau nanti diserahkan ke desa dengan sistem seperti ini, kami juga tidak yakin Kopdes Merah Putih bisa berkembang,” tuturnya.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Mochamad Saifur. Ia mengatakan para kepala desa dan pengurus koperasi hingga kini belum memahami regulasi perekrutan karyawan KDMP.
“Kita bingung regulasi perekrutan karyawan. Dari awal belum tahu bagaimana mekanismenya, tapi di media sosial sudah banyak beredar nama-nama calon karyawan KDMP,” kata Saifur.
Menurutnya, minimnya informasi membuat pemerintah desa dan pengurus koperasi merasa tidak dilibatkan dalam program tersebut.
“Pengurus dari desa itu banyak, tapi mereka juga tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya. Itu yang membuat kami merasa tidak diikutsertakan,” ujarnya.
Saifur mengatakan masyarakat juga banyak bertanya kepada kepala desa terkait cara menjadi karyawan KDMP. Namun, pihak desa sendiri belum memiliki informasi yang cukup.
“Di masyarakat banyak yang tanya bagaimana cara daftar jadi karyawan KDMP. Tapi tiba-tiba sudah muncul nama-nama calon pengisi karyawan,” jelasnya.
Ia berharap proses perekrutan dilakukan secara terbuka dan disosialisasikan kepada pemerintah desa maupun pengurus koperasi.
“Walaupun memang dikelola Agrinas, paling tidak ada sosialisasi dulu. Kepala desa dan pengurus diberi tahu bagaimana cara rekrutmennya secara terbuka,” tuturnya. (*)
