KabarBaik.co, Mojokerto – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam mengawal jalannya pembangunan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, saat mewakili Bupati Mojokerto dalam kegiatan Pembinaan LSM bertema Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Mojokerto di Hotel Gardenia Vanda, Trawas.
Teguh menegaskan, pemerintah tidak bisa menilai dirinya sendiri telah transparan tanpa adanya pengawasan dari masyarakat. Karena itu, partisipasi publik, termasuk LSM, menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami mengajak masyarakat, termasuk LSM, untuk bersama-sama mengawal proses pembangunan. Masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi agar pemerintahan berjalan lebih baik,” ujarnya, Rabu (29/7).
Ia menjelaskan, masyarakat dapat mengawasi pembangunan sejak tahap perencanaan melalui Musrenbang Desa, konsultasi publik, Musrenbang Kabupaten, penyusunan KUA-PPAS, hingga pembahasan APBD bersama DPRD. Pengawasan juga dilakukan saat pelaksanaan program melalui laporan berkala dan pemeriksaan Inspektorat.
Menurut Teguh, transparansi harus diiringi akuntabilitas. LSM tetap memiliki peran sebagai kontrol sosial, sementara penilaian akuntabilitas dilakukan sesuai mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Teguh juga memaparkan langkah Pemkab Mojokerto memberikan kepastian tata ruang untuk mendukung investasi. Salah satunya melalui penyesuaian penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Kabupaten Mojokerto telah memperoleh persetujuan penetapan LP2B seluas sekitar 31 ribu hektare atau 87 persen dari luas baku sawah. Setelah seluruh proses administrasi selesai, Bupati Mojokerto akan menetapkan Surat Keputusan mengenai luasan LP2B.
“Keputusan tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala investasi yang selama ini masih terkendala persoalan tata ruang,” kata Teguh.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, Eddy Taufiq, menilai sinergi antara pemerintah, aparat pengawas, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Ia berharap LSM dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, berintegritas, dan mengedepankan kepentingan publik demi memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mojokerto.
