KabarBaik.co, Sidoarjo — Perubahan tata kelola pemerintahan di Sidoarjo ditegaskan bukan lagi sekadar wacana. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mulai berbenah dan memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berjalan sesuai aturan.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, saat membuka kegiatan Ngopi (Ngobrol Pintar) bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (5/8). Di hadapan para kepala OPD, Fenny mengingatkan bahwa tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel kini semakin tinggi.
Menurutnya, berbagai masukan dari Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan dari dalam. Bukan sekadar memenuhi administrasi, tetapi membangun budaya kerja yang menjunjung integritas dan pelayanan publik.
“Kemarin kami bersama Bapak Bupati dan Inspektur mengikuti rangkaian pembahasan sejak pagi hingga malam. Tujuannya satu, bagaimana Sidoarjo ke depan bisa lebih baik dalam tata kelola pemerintahan. Karena itu mulai hari ini kita harus benar-benar berubah. Perbaikan tidak bisa lagi ditunda dan tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Ia menilai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kini semakin ketat. Karena itu, setiap program, penggunaan anggaran, hingga pengambilan kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara profesional.
Fenny juga mengajak seluruh perangkat daerah kembali bekerja di jalur yang benar dengan berpegang pada regulasi. Baginya, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi tujuan utama, bukan sekadar menyelesaikan rutinitas birokrasi.
“Sudah saatnya kita berubah. Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk kembali on the right track, bekerja sesuai regulasi, memperkuat integritas, dan menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama,” ujarnya.
Dalam forum tersebut hadir Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah. Kehadiran keduanya diharapkan menjadi ruang diskusi bagi jajaran Pemkab Sidoarjo untuk mencari solusi atas berbagai persoalan di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional. (*)
