KabarBaik.co, Ponorogo – Senator asal Jatim Ahmad Nawardi meminta Pemkab Ponorogo mengelola Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD 2025 secara transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pemkab Ponorogo mengalokasikan SILPA sebesar Rp 96 miliar untuk mendukung program prioritas melalui perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2026. Nilai tersebut meningkat dibandingkan SILPA APBD 2024 yang tercatat sebesar Rp 87 miliar.
“Pemanfaatan SILPA harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan dana tersebut digunakan untuk program yang mendesak, produktif, dan memiliki manfaat jangka panjang,” ujar Nawardi, Jumat (24/7).
Nawardi mendorong agar dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas karena menyangkut kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur juga perlu diarahkan untuk membuka akses ekonomi, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah,” jelasnya.
Nawardi menilai meningkatnya SILPA perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD. Menurutnya, SILPA tidak selalu menunjukkan persoalan, tetapi angka yang besar dapat mengindikasikan adanya program yang tertunda, pengadaan yang tidak berjalan optimal, atau lemahnya penyerapan anggaran.
“Pemerintah daerah perlu memperbaiki perencanaan sejak awal agar anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Setiap program harus memiliki target, jadwal pelaksanaan, dan indikator keberhasilan yang jelas,” tegasnya.
Sebagai Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi meminta DPRD dan pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap penggunaan SILPA agar sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Yang terpenting bukan hanya bagaimana SILPA digunakan, tetapi juga bagaimana penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ponorogo,” pungkasnya. (*)
