KabarBaik.co, Jakarta- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap pelaksanaan ibadah haji 2026. Namun, kesiapan tersebut dinilai belum mencakup secara komprehensif jemaah haji khusus, sehingga berpotensi menimbulkan celah dalam penanganan situasi darurat.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, menyoroti hal ini dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Menurut Selly, paparan pemerintah masih terfokus pada jemaah haji reguler, padahal total kuota haji Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi mencapai 221.000 jemaah, terdiri dari 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.
“Bapak masih berbicara untuk jemaah haji reguler. Padahal kuota 221.000 itu meliputi reguler dan khusus,” tegas Selly dalam rapat tersebut.
Ia menekankan bahwa pengelolaan jemaah haji khusus memiliki karakteristik berbeda. Berbeda dengan jemaah reguler yang diatur langsung oleh pemerintah, penjadwalan penerbangan, maskapai, serta jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah haji khusus ditentukan oleh masing-masing Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Maskapai yang digunakan pun beragam, mulai dari Garuda Indonesia, Saudia, Emirates, hingga lainnya, sehingga pemerintah tidak selalu memiliki informasi lengkap.
“Jemaah haji khusus itu penerbangannya bukan kita yang menentukan, Pak Menteri. Mereka menentukan sendiri,” ujar Selly.
Oleh karena itu, Selly mendesak pemerintah untuk menyusun skenario mitigasi yang lebih komprehensif, termasuk mengantisipasi skenario terburuk seperti gangguan rute penerbangan, penundaan keberangkatan, atau eskalasi konflik yang berdampak langsung pada keselamatan jemaah khusus. Ia menilai, tanpa pendekatan yang merata, bisa terjadi ketimpangan perlindungan bagi seluruh jemaah Indonesia.
DPR menegaskan bahwa kesiapan mitigasi harus mencakup semua kategori jemaah—baik reguler maupun khusus—untuk memastikan keselamatan dan kelancaran ibadah haji di tengah ketidakpastian geopolitik kawasan Timur Tengah. Pemerintah diminta segera mengevaluasi dan melengkapi rencana tersebut agar tidak ada jemaah yang terabaikan dalam situasi darurat. (*)
