KabarBaik.co – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jember yang diwarnai sejumlah polemik menjadi sorotan DPRD Jember. Khusunya soal kasus keracunan dan adanya penolakan dari siswa.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menegaskan, program MBG adalah inisiatif prioritas Presiden Prabowo Subianto dan merupakan langkah bagus untuk mempersiapkan Generasi Emas 2045 dengan memastikan pemenuhan gizi yang baik.
“Program ini jika berjalan sepenuhnya, berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi lokal lebih dari Rp 1 triliun per hari,” ujar Widarto,” Rabu (8/10).
Meski begitu, ia mengkritik adanya beberapa masalah yang terjadi di lapangan. Hal itu menunjukkan bahwa banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum siap.
“MBG ini di bawah naungan BGN (Badan Gizi Nasional), dan proses tata kelolanya akan turun minggu-minggu ini. Artinya, belum ada aturan jelas terkait tata kelolanya,” jelas politisi PDIP itu.
Widarto menduga bahwa sebagian besar SPPG di Jember belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), apalagi sertifikat keamanan pangan.
“Hal ini yang menyebabkan tata kelola MBG pasti memiliki banyak kekurangan. Karena jika hal ini diurus, pasti akan mendapatkan visitasi, uji petik, dan memastikan apakah standarnya sesuai, pengolahannya sesuai. Ini menjadi pertanyaan besar, kenapa belum? Padahal ini bagian dari quality control,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya menyoroti persoalan menu yang sesuai, agar sama dengan selera anak-anak dan tetap berpegang pada standar gizi yang baik.
“Menu memang harus bervariasi, tetapi tetap dengan standar gizi yang baik. Dicek gizinya, jangan latah dengan menyajikan makanan yang kami dengar kemarin seperti burger, spageti,” ujarnya.
“Boleh bervariasi, tetapi enggak perlulah kebarat-baratan juga. Karena memang tidak semua terbiasa dengan makanan begitu dan nyaman bagi anak-anak, akhirnya akan menimbulkan masalah,” sambung Widarto.
Untuk mencegah masalah terulang, Widarto meminta agar instansi di daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, TNI, dan Polri segera berkoordinasi.
“Ini untuk memastikan pelaksanaannya tidak terjadi masalah kembali, termasuk berkoordinasi dengan sekolah-sekolah dan bisa melibatkan UKS (Unit Kesehatan Sekolah),” tegasnya.
Ia mengingatkan, makanan yang sudah higienis pun bisa menimbulkan risiko jika lingkungan sekolah tidak bersih atau anak-anak tidak diminta cuci tangan.
“DPRD Jember memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, karena ini menyangkut anak-anak kita. Maka kita agendakan rapat gabungan lintas sektor termasuk mengundang OPD terkait dan SPPG-nya juga,” pungkasnya. (*)
