KabarBaik.co, Jember – Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember mendadak ramai dipadati puluhan nelayan asal Kecamatan Puger. Kedatangan mereka bertujuan untuk mengadukan peliknya prosedur birokrasi yang membuat mereka kesulitan mendapatkan solar bersubsidi demi bisa melaut.
Audiensi ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, Ketua Komisi B Candra Ary Fianto, Sekretaris Komisi D Nidi Naidha, serta anggota Komisi B Suharto.
Dalam forum tersebut, para nelayan mengeluhkan syarat pembelian BBM bersubsidi yang dinilai mencekik. Salah satu kendala utama di lapangan adalah kewajiban menggunakan barcode pembelian, yang faktanya belum dimiliki oleh seluruh nelayan kecil.
“Nelayan kecil kesulitan melaut karena belum semua punya barcode pembelian solar subsidi,” ungkap salah seorang nelayan di hadapan para wakil rakyat, Sabtu (30/5).
Tak hanya urusan barcode, regulasi administrasi yang berlapis juga menjadi momok menakutkan bagi nelayan tradisional.
Untuk bisa menebus solar subsidi, mereka diwajibkan mengantongi rentetan dokumen resmi, mulai dari Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dan berbagai kelengkapan surat kapal lainnya.
Bagi nelayan kecil dengan kemampuan ekonomi dan akses informasi terbatas, syarat-syarat ini dirasa sangat memberatkan. Selain menyita waktu, proses pengurusannya juga memakan biaya ekstra.
“Kami ingin di Puger itu ada kemudahan, (syarat) lengkap tapi prosesnya tidak berbelit-belit,” tegas Ketua Kelompok Nelayan Mutiara Laut Selatan, Mohamad Rian Hafiq Yuki.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menegaskan bahwa persoalan administrasi ini harus segera dicarikan jalan keluar oleh pemerintah daerah. Ia meminta agar regulasi di tingkat bawah dipermudah agar tidak mematikan mata pencaharian masyarakat pesisir.
“Nelayan jangan terus-menerus dibebani oleh prosedur yang rumit. Persoalan administrasi ini harus dipermudah dan dipangkas birokrasinya, supaya mereka bisa fokus melaut dan menghidupi keluarga,” pungkas Widarto.(*)
