KabarBaik.co, Lombok Tengah – “Tak boleh ada yang tertinggal.” Kalimat itu menjadi penegasan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, saat meninjau Desa Pandan Indah, Desa Mangkung, dan Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (27/7). Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan Program Desa Berdaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang dibarengi penguatan layanan kesehatan, penanganan kekeringan, perbaikan infrastruktur, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut pejabat yang akrab disapa Miq Iqbal itu, pembangunan kawasan selatan yang berkembang pesat, terutama dengan hadirnya kawasan pariwisata Mandalika, harus menjadi peluang bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan justru meninggalkan mereka. “Pembangunan di kawasan selatan berkembang sangat cepat. Namun, kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal. Karena itu, UMKM, Karang Taruna, dan seluruh masyarakat harus didorong untuk terlibat aktif agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan bersama,” tegas Miq Iqbal.
Ia menegaskan, prinsip no one left behind menjadi pijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama menikmati hasil pembangunan. Sebagai langkah nyata, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengalokasikan hampir Rp 3 miliar melalui Program Desa Berdaya Transformatif untuk memberdayakan sekitar 350 kepala keluarga penerima manfaat di Desa Mangkung dan Desa Sengkol.
Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha yang disesuaikan dengan potensi masing-masing keluarga, mulai dari perdagangan, pengolahan pangan, hingga peternakan unggas. Penyaluran dilakukan secara fleksibel melalui pemerintah desa maupun langsung kepada keluarga penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran dan mampu mendorong lahirnya usaha-usaha produktif.
Khusus di Desa Mangkung, sebanyak 380 calon keluarga penerima manfaat juga menerima paket kebutuhan dasar berupa kasur, selimut, pakaian, beras, gula, minyak goreng, dan mi instan. Untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat, Miq Iqbal bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendatangi langsung rumah sejumlah warga penerima manfaat, di antaranya Lalu Asli di Dusun Mangkung Lauk, serta Lalu Adnan, Lalu Dani, dan Maujud di Dusun Batu Samban.
Kepala Desa Sengkol, Satria Wijaya Sarap, mengatakan sepanjang 2026 desanya menerima tiga bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB, yakni bantuan CSR Bank NTB Syariah sebesar Rp100 juta untuk Masjid Raudhatul Maujud, revitalisasi Pasar Tradisional Sengkol senilai Rp400 juta, serta Rp300 juta melalui Program Desa Berdaya.
Dana Program Desa Berdaya dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur yang dikelola 55 anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) di Dusun Bonglanda. “Program ini kami arahkan untuk usaha yang berkelanjutan. Pengelolaannya dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani karena dinilai lebih akuntabel dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkesinambungan bagi masyarakat,” ujar Satria.
Selain memperkuat ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi NTB juga bergerak cepat mengantisipasi ancaman kekeringan yang setiap tahun melanda sebagian wilayah Lombok Selatan.
Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemprov NTB tengah melakukan asesmen pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah rawan kekeringan di Lombok Selatan dan Sumbawa Selatan. Sementara proses tersebut berlangsung, armada mobil tangki milik Dinas Sosial, BPBD, dan Biro Umum telah disiagakan untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak.
Perhatian pemerintah juga diarahkan pada penanganan infrastruktur pengendali banjir. Bersama Balai Wilayah Sungai (BWS), Pemprov NTB mempercepat perbaikan check dam yang rusak, disertai rencana peninggian elevasi jembatan lama dan pembangunan tanggul pengaman sungai guna mengurangi risiko banjir yang setiap tahun mengancam permukiman warga.
Di sektor permukiman, rehabilitasi rumah tidak layak huni juga dipercepat dengan target sedikitnya enam unit rumah selesai diperbaiki dalam waktu satu minggu. Untuk mendukung pertumbuhan kawasan Mandalika, Pemprov NTB turut mengalokasikan anggaran bagi revitalisasi Pasar Kuta dan penguatan layanan RS Mandalika sebagai rumah sakit penunjang kawasan pariwisata.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Desa Sengkol juga mengusulkan peningkatan sejumlah infrastruktur desa, antara lain perbaikan lapangan olahraga seluas satu hektare dan renovasi gedung serbaguna desa.
Menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Kepala Desa Sengkol menyampaikan komitmen masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan. Ia berharap proses rekrutmen tenaga kerja oleh ITDC dan MGPA dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat lokal yang memiliki kompetensi memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan kawasan.
Rangkaian kunjungan kerja ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup dilakukan melalui bantuan sosial semata. Pemprov NTB memilih pendekatan yang menyeluruh dengan mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi melalui Program Desa Berdaya, penyediaan air bersih, peningkatan layanan kesehatan, rehabilitasi rumah layak huni, serta pembangunan infrastruktur pendukung.
Komitmen “tak boleh ada yang tertinggal” bukan sekadar slogan. Melalui langkah-langkah nyata tersebut, Pemerintah Provinsi NTB memastikan bahwa setiap desa memiliki kesempatan untuk berkembang, setiap keluarga memiliki peluang untuk bangkit, dan setiap warga dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan. (*)
