KabarBaik.co – Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 di Kabupaten Kediri menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Dalam acara resepsi yang digelar di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG), Senin (14/7), Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus berdiri di atas prinsip kemandirian, bukan menjadi alat kepentingan politik.
“Seluruh Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kediri jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan politik,” tegas Mas Dhito di hadapan ratusan penggerak koperasi dari seluruh penjuru desa.
KDMP sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Di Kabupaten Kediri, program ini telah berjalan masif. Tercatat, 343 desa dan 1 kelurahan telah membentuk Koperasi Merah Putih.
Mas Dhito menekankan bahwa peringatan Hari Koperasi bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momen evaluasi menyeluruh. Setiap koperasi perlu memahami kekuatan dan kelemahannya, serta mencari keunikan produk atau layanan yang bisa menjadi unique selling point.
“Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, apa yang bisa jadi unit selling point dari koperasi, itulah yang harus dimaksimalkan,” tutur bupati muda itu.
Ia juga mengingatkan bahwa koperasi punya potensi besar sebagai motor ekonomi desa. Maka itu, keberadaannya harus terus dijaga dan dikembangkan, bukan justru dimanfaatkan oleh kepentingan pragmatis jangka pendek.
Ketua Dekopinwil Jawa Timur, Slamet Sutanto, dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas capaian Kabupaten Kediri yang dinilainya sebagai salah satu daerah tercepat dalam membentuk KDMP di provinsi ini.
“Khusus Mas Bupati Hanindhito yang sudah begitu peduli dan suportif, ini luar biasa. Kediri menjadi bagian yang tercepat dalam membentuk KDMP di Jawa Timur,” ujar Slamet.
Berdasarkan data Online Data System (ODS) Koperasi per 31 Desember 2024, terdapat 865 koperasi aktif di Kabupaten Kediri. Dari jumlah itu, 622 koperasi atau 72% merupakan koperasi serba usaha yang juga memiliki unit simpan pinjam.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, KDMP diharapkan bisa menjadi wadah inklusif untuk memaksimalkan potensi ekonomi desa dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.
