PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) sebuah inisiatif yang mulia. Ini untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup, menyimpan potensi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Namun, efektivitas dan keberhasilan program ini sangat bergantung pada satu hal krusial, yaitu keterbukaan informasi public (KIP).
Tanpa transparansi yang memadai, program MBG berisiko menghadapi berbagai masalah. Mulai dari potensi kejadian keracunan, penyalahgunaan anggaran hingga ketidaktepatan sasaran.
Mengapa penting? Pertama, akuntabilitas dan pengawasan publik. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan program bersangkutan. Dengan akses informasi yang jelas dan mudah, publik dapat memantau apakah dana dialokasikan dengan benar, apakah makanan yang disajikan memenuhi standar gizi, dan apakah program tepat sasaran. Hal ini mencegah potensi terjadinya penyimpangan hingga menjadikan citra buruk dari tujuan mulia itu sendiri,
Kedua, meningkatkan trust atau keepercayaan publik. Ketika informasi tersedia secara transparan, masyarakat akan lebih percaya. Kepercayaan publik sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang program bersangkutan. Jika masyarakat merasa program dijalankan secara tertutup, akan timbul keraguan dan bahkan boleh jadi muncul resistensi atau penolakan.
Bapak-Ibu Guru Wajib Tahu: Belajar dari Kyushoku, Program Makan Gratis Bukan Sekadar Kenyang
Ketiga, partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi akan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Publik dapat memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif untuk perbaikan program. Partisipasi ini dapat berupa pemantauan langsung, pelaporan jika menemukan penyimpangan, atau memberikan ide-ide inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Bahkan, sangat mungkin turut berderma atau memberikan donasi sukarela untuk mendukung program mulia ini.
Keempat, efisiensi dan efektivitas program. Dengan informasi yang terbuka, pemerintah dan pelaksana program dapat mengidentifikasi masalah dan mencari solusi dengan lebih cepat. Misalnya, jika ada laporan tentang kualitas makanan yang buruk di suatu daerah, tindakan perbaikan dapat segera diambil. Keterbukaan juga memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap dampak program.
Kelima, mencegah kemungkinan intervensi-intervensi. Tanpa transparansi, ada risiko pihak-pihak tertentu memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi, misalnya dengan memasok makanan yang tidak memenuhi standar gizi atau melakukan mark-up harga. Keterbukaan informasi dapat meminimaliskan risiko tersebut.
Informasi apa saja yang perlu dibuka ke publik? Beberapa contoh informasi yang sebaiknya diakses publik terkait program makan bergizi gratis, pertama, anggaran dan sumber pendanaan: Rincian anggaran, alokasi dana, dan sumber pendanaan program. Kedua, data penerima manfaat. Kriteria penerima, jumlah penerima di setiap daerah, dan mekanisme penyalurannya.
Selain itu, standar gizi makanan. Informasi tentang kandungan gizi makanan yang disajikan, menu makanan, dan proses pengadaan bahan makanan. Kemudian, laporan pelaksanaan program di setiap daerah, termasuk jumlah makanan yang didistribusikan, frekuensi pemberian makanan, dan kendala yang dihadapi.
Informasi tentang cara menyampaikan pengaduan jika ada masalah dalam pelaksanaan program juga tidak kalah penting. Dan, hasil evaluasi program secara berkala, termasuk dampak program terhadap status gizi anak-anak.
Bagaimana mewujudkan KIP? Badan publik atau pihak terkait dapat memanfaatkan berbagai platform untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Misalnya, website resmi. Membuat website khusus yang memuat semua informasi terkait program, yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.
Berkolaborasi dengan media pers arus utama juga menjadi sebuah keniscayaan. Baik media siber, cetak atau elektronik. Bergerak bersama satu langkah, satu tujuan. Melalui pemberitaan yang edukatif dengan tetap menjunjung kode etik.
Bisa juga, dengan mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat untuk memantau pelaksanaan program secara real-time. Selain itu, bisa pula memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Gelaran forum-forum diskusi dan dialog publik secara berkala untuk membahas pelaksanaan program dan menerima masukan dari masyarakat, juga perlu dilaksanakan.
Platform atau kanal-kanal adanya layanan keterbukaan informasi juga mesti disosialisaiskan secara terstruktur, masif, dan sistematis. Sebab, hak atas informasi publik merupakan hak asasi manusia, yang dijamin konstitusi. Yakni, Pasal 28F UUD 1945 dan UU Nomor 14 Tahun 2008.
Jadi, keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar formalitas. Namun, mesti menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program MBG. Dengan transparansi yang memadai, program ini dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang optimal bagi generasi penerus bangsa. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan kontribusi untuk kesuksesan program mulia ini. Transparansi adalah matahari, ia menyinari segalanya. (*)
