KabarBaik.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur Tahun 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 yang ditandatangani pada Rabu, 24 Desember 2025.
Dalam keputusan tersebut, UMK Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.685.983 atau sekitar Rp 2,6 juta. Angka ini mengalami kenaikan sekitar Rp 160 ribu dibanding UMK Bojonegoro 2025.
Berdasarkan urutan besaran UMK se-Jawa Timur, UMK Bojonegoro menempati peringkat ke-19. UMK tertinggi masih dipegang Kota Surabaya dengan nominal Rp 5,2 juta, disusul Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan yang masing-masing berada di kisaran Rp 5,1 juta.
Sementara itu, UMK terendah di Jawa Timur tahun 2026 ditetapkan untuk Kabupaten Situbondo sebesar Rp 2,4 juta, atau selisih sekitar Rp 200 ribu lebih rendah dibanding UMK Bojonegoro.
Dalam surat keputusannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa besaran UMK 2026 tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. “Mulai 1 Januari 2026,” tulis Khofifah dalam keputusan tersebut.
Menanggapi kenaikan UMK tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa peningkatan sebesar Rp 160 ribu tidak akan mengurangi minat investor untuk menanamkan modal di Bojonegoro. “Untuk kenaikan UMK Bojonegoro Rp 160 ribu masih aman,” ujar Wahono, Jumat (26/12).
Ia menambahkan, pada tahun 2026 mendatang sejumlah investor padat karya dipastikan mulai masuk ke Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah daerah saat ini juga tengah bersiap untuk mempermudah proses perizinan guna mendukung iklim investasi.
“Mulai dari pabrik tekstil, pabrik rokok, hingga pabrik sepatu tahun depan akan masuk ke Bojonegoro. Harapannya tentu dapat menyerap tenaga kerja lokal,” pungkas Wahono. (*)
