KabarBaik.co – Rencana pembangunan pabrik Bioetanol yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Bojonegoro menuai sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur. Walhi menilai proyek tersebut berpotensi menambah beban lingkungan hidup, khususnya di Pulau Jawa yang daya dukung lingkungannya sudah tinggi.
Direktur Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra, mengingatkan bahwa lebih dari 50 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, termasuk Jawa Timur. Kondisi tersebut membuat Pulau Jawa memiliki tekanan lingkungan yang berat sehingga setiap rencana pembangunan skala besar harus dikaji secara serius dan mendalam.
“Beban lingkungan hidup di Pulau Jawa ini sudah sangat tinggi. Maka rencana pembangunan bioetanol sebagai PSN harus benar-benar diperhatikan, terutama dampaknya terhadap lingkungan hidup, khususnya di Bojonegoro,” ujar Pradipta saat merespons rencana proyek tersebut.
Ia menyoroti rencana pengkavlingan sekitar 5.130 hektare kawasan hutan produksi untuk pembangunan bioetanol. Meski berstatus hutan produksi, Pradikta menegaskan bahwa kawasan hutan tetap memiliki fungsi ekologis penting, seperti daerah tangkapan air (catchment area), habitat satwa, serta ruang hidup dan sumber ekonomi masyarakat sekitar.
“Alih fungsi kawasan hutan, meskipun itu hutan produksi, tetap harus dilihat secara serius. Hilangnya fungsi hutan akan meningkatkan kerentanan ruang dan berpotensi memicu bencana,” tegasnya.
Pradipta juga mengkritisi pola PSN yang selama ini dinilai kerap mengabaikan aturan dan kajian lingkungan. Salah satu yang disorot adalah potensi diabaikannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), padahal dokumen tersebut sangat penting untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung suatu wilayah terhadap rencana pembangunan.
“Di banyak tempat, PSN menjadi persoalan karena cenderung menerobos aturan. Amdal seringkali diabaikan, padahal itu syarat wajib untuk melihat potensi bencana dan dampak lingkungan,” jelasnya.
Menurutnya, rencana pembangunan pabrik bioetanol yang melibatkan komoditas seperti jagung, singkong, dan tebu juga akan mengubah fungsi kawasan secara signifikan. Tanaman-tanaman tersebut dinilai tidak memiliki kemampuan serapan air sekuat pohon hutan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko banjir dan memperparah kekeringan.
“Bojonegoro sendiri merupakan wilayah yang rawan kekeringan. Jangan sampai hilangnya kawasan hutan justru memperparah kondisi tersebut dan menambah wilayah rawan bencana,” katanya.
Walhi Jatim mengingatkan agar pemerintah belajar dari berbagai bencana ekologis yang terjadi di daerah lain, seperti Sumatera dan Aceh, yang salah satunya dipicu oleh rusaknya fungsi hutan. Pradipta menegaskan bahwa hutan tidak bisa dipandang semata sebagai hamparan tanah bernilai ekonomi, melainkan memiliki nilai ekologis dan sosial yang jauh lebih besar.
“Kalau negara hanya melihat hutan sebagai lahan yang bisa ditebang dan dialihfungsikan, itu sama saja dengan merencanakan bencana di masa depan. Biaya penanganan bencana dan risiko keselamatan warga akan jauh lebih besar,” pungkasnya.
Rencana pembangunan pabrik bioetanol di Bojonegoro akan segera dimulai di tahun 2027 dengan nilai investasi mencapai Rp 22,8 triliun. Rencana pembangunan pabrik tersebut dengan memanfaatkan gas dari lapangan Jambaran Tiung biru (JTB) serta bahan baku seperti sorgum dan jagung di lahan hutan seluas 5.130 ha yang disiapkan Perhutani. (*)
