KabarBaik.co, Blitar – Sebanyak 32.264 perempuan di Kabupaten Blitar tercatat sebagai Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Namun, status tersebut tidak otomatis menunjukkan mereka merupakan janda.
Kabid Kesetaraan Gender Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, Lies Setyaningrum mengatakan, perempuan yang menjadi kepala keluarga bisa berasal dari berbagai kondisi.
Selain perempuan yang ditinggal suami, terdapat pula perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga karena suami tidak menjalankan tanggung jawab nafkah atau harus merawat anggota keluarga yang sakit.
“Perempuan Kepala Keluarga itu tidak harus janda. Jadi, mereka juga tulang punggung karena mungkin orang tuanya sudah renta tidak bisa menafkahi keluarganya, sehingga dia yang berkewajiban memberikan nafkah,” kata Lies.
Menurutnya, perempuan yang belum menikah tetapi menjadi tulang punggung keluarga juga termasuk dalam kategori PEKKA. Rentang usia mereka cukup beragam, mulai sekitar 20 hingga 50 tahun.
“Perempuan yang belum menikah ketika menjadi tulang punggung juga termasuk PEKKA. Jadi perempuan kepala keluarga itu tidak harus berstatus berumah tangga,” jelasnya.
Dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sebagian PEKKA memilih berwirausaha di bidang jasa maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, keterbatasan pemasaran masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi, terutama di tengah perubahan pola pemasaran ke platform digital.
Salah satu kelompok yang dibina Dinas P3APPKB adalah komunitas perempuan pengemudi ojek online di Blitar Raya. Jumlah anggotanya sekitar 30 orang dengan mobilitas kerja yang cukup tinggi.
Lies mengatakan, pelatihan keterampilan dan UMKM diberikan agar perempuan memiliki alternatif sumber penghasilan yang tidak sepenuhnya bergantung pada pekerjaan di jalan.
“Adanya pelatihan UMKM ini bisa mengurangi kegiatan di jalan. Mereka tetap bisa berwirausaha dan memiliki waktu dengan keluarganya,” ujarnya.
Selain pelatihan, komunitas PEKKA juga rutin menggelar pertemuan untuk berbagi pengalaman dan mengembangkan kegiatan pemberdayaan. Program tersebut dilakukan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga lain, termasuk Rumah BUMN, Disnaker, serta Dinas Koperasi dan UMK.
Lies mengatakan keterbatasan anggaran membuat pemerintah perlu mencari pola pemberdayaan yang lebih kolaboratif. Pelatihan juga dilakukan dengan menyesuaikan potensi dan kebutuhan di masing-masing kecamatan.
“Di tengah keterbatasan anggaran PEKKA, kami tetap berupaya mencari terobosan-terobosan dan kolaborasi dengan OPD lain,” pungkasnya. (*)
