KabarBaik.co, Bojonegoro – Ancaman longsor akibat abrasi Sungai Bengawan Solo di Desa Sarirejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, kian hari kian mengkhawatirkan. Hal tersebut mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah desa dan dinas terkait.
RDP tersebut menghadirkan Kepala Desa Sarirejo, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA), serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas penanganan longsor yang hingga kini dinilai belum maksimal.
Kepala Desa Sarirejo, Arif Rahman Hakim, menyampaikan kekecewaannya dalam forum tersebut karena Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) tidak turut diundang. Padahal lembaga tersebut memiliki kewenangan penting dalam memberikan izin dan rekomendasi penanganan sungai.
Menurutnya, abrasi Bengawan Solo di wilayahnya terus menggerus bantaran sungai dan mengancam lahan pertanian hingga permukiman warga. Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat, terutama mereka yang tinggal di titik rawan longsor. “Perizinan di BBWS dikenal cukup sulit. Setiap tahun kami selalu mengajukan proposal,” ungkapnya, Kamis (16/4).
Arif menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui PU SDA sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan longsor. Namun, realisasi di lapangan masih terkendala perizinan dari BBWS. “Anggarannya sudah ada, bahkan di tengah efisiensi tidak dihapus. Tapi pelaksanaannya masih menunggu izin,” tegas Arif.
Pemerintah desa berharap ada percepatan penanganan melalui pembangunan struktur pengaman seperti pancang atau bronjong, guna menahan laju abrasi yang semakin mengikis wilayah desa.
Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Imam Solikin, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi lapangan bersama Komisi A dan Komisi D. Hasilnya, kondisi di lapangan menunjukkan batas desa telah mengalami pengikisan serius akibat aliran sungai.
“Kami sudah meninjau langsung. Anggaran penanganan juga sudah disiapkan untuk tahun 2025 dan 2026. Kendalanya memang ada di BBWS yang belum mengeluarkan rekomendasi,” jelasnya. Ia juga melihat pembangunan bronjong pada 2023 lalu yang terbukti efektif menahan abrasi. Hal tersebut menjadi dasar bagi DPRD untuk mendorong pembangunan serupa di titik-titik rawan lainnya.
Ke depan, lanjut Imam, DPRD Bojonegoro berencana menjalin koordinasi langsung dengan BBWS serta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat solusi. “Namun demikian, kami tetap menghormati kewenangan BBWS,” tambahnya.
Usai RDP, DPRD bersama pemerintah desa dan dinas terkait langsung meninjau lokasi longsor di bantaran Bengawan Solo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi riil di lapangan sekaligus merumuskan langkah penanganan yang lebih konkret.
Dari hasil pantauan, sejumlah rumah warga berada dalam kondisi rawan terdampak longsor. Bahkan beberapa warga terpaksa mengungsi karena khawatir tanah tempat tinggal mereka terus terkikis arus sungai. (*)
