KabarBaik.co – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusinya tidak main-main—menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir seluruh tenaga kerja aktif.
Kini, sektor ini memasuki babak baru seiring hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang kian membumi dan tak lagi sekadar jargon teknologi. AI mulai berperan sebagai mitra strategis UMKM, mulai dari perancangan kreatif, pengelolaan data, hingga pengambilan keputusan bisnis. Dengan perintah sederhana, pelaku usaha dapat memperoleh ide nama usaha, desain logo, konsep kemasan, hingga rancangan awal strategi pemasaran hanya dalam hitungan detik.
Dewan Pakar Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO) Jawa Timur, Heri Cahyo Bagus Setiawan, mengungkapkan bahwa potensi penguatan UMKM melalui teknologi masih terbuka sangat lebar. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan UMKM menyumbang sekitar 61 persen PDB nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Namun, kontribusinya terhadap ekspor baru mencapai 15,7 persen.
“Angka ini menunjukkan bahwa ruang inovasi dan daya saing global UMKM masih sangat besar,” ujar Heri, Minggu (4/1).
Menurutnya, AI menawarkan peluang demokratisasi kemampuan yang sebelumnya hanya bisa diakses pelaku usaha besar. Teknologi ini memungkinkan UMKM memiliki akses pada desain, riset pasar, hingga strategi bisnis dengan biaya yang jauh lebih efisien. Namun, di balik kemudahan itu, muncul tantangan baru yang tak bisa diabaikan. “Pertanyaannya bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga risiko hilangnya nilai otentik lokal,” katanya.
Jika seluruh pelaku usaha menggunakan alat AI yang sama, hasil karya berpotensi seragam dan kehilangan ciri khas budaya.
Di sinilah paradoks teknologi muncul—alat yang menjanjikan diferensiasi justru bisa melahirkan keseragaman. Dalam kerangka dynamic capabilities, Heri menekankan bahwa keberhasilan UMKM sangat bergantung pada kemampuan mengenali peluang (sensing), memanfaatkannya (seizing), dan menyesuaikan diri (transforming). “AI harus menjadi katalis perubahan, bukan penghapus identitas lokal,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong pelaku UMKM membuka ruang eksperimen internal. Salah satunya dengan membuat rancangan bisnis berbasis AI, lalu mengevaluasi secara kritis kelebihan dan kekurangannya. Melalui proses ini, pelaku usaha akan memahami bahwa AI hanyalah alat bantu, sementara rasa, intuisi pasar, dan kedekatan sosial tetap menjadi kekuatan manusia.
Peran pemerintah pun dinilai krusial dalam memperluas akses teknologi secara merata. Program pelatihan, pendampingan, hingga voucher pemanfaatan AI perlu menjangkau daerah-daerah agar UMKM di desa juga dapat bereksperimen tanpa terbebani biaya tinggi.
Selain itu, kebijakan fiskal seperti insentif pajak dan subsidi bunga bagi pengguna AI lokal dapat mempercepat adopsi teknologi. Pemerintah daerah juga diharapkan mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, perguruan tinggi, dan pusat inovasi. Lembaga riset dan akademisi berperan sebagai jembatan antara teknologi dan kebutuhan lokal melalui penelitian partisipatif serta pendampingan langsung.
Di sisi lain, platform teknologi swasta didorong mengembangkan model AI as a Service (AIaaS). Dengan sistem sewa per modul, UMKM dapat memanfaatkan fitur branding, riset pasar, hingga chatbot tanpa harus berinvestasi besar. Namun, Heri menegaskan pentingnya desain antarmuka AI yang sederhana, berbahasa Indonesia, dan sensitif terhadap konteks budaya lokal. “Teknologi seharusnya memperkaya rasa dan nilai manusia, bukan meniadakannya,” ujarnya.
Ia menutup dengan optimisme. Jika UMKM mampu memadukan AI dengan identitas lokal dan semangat kewirausahaan, maka mereka tidak hanya akan menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, tetapi juga penjaga nilai budaya bangsa di tengah derasnya arus digitalisasi. (*)
