KabarBaik.co, Malang – Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang menyatakan dukungan penuh terhadap program pembebasan denda dan pokok tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digulirkan Pemprov Jatim. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang dihadiri sekitar 300 pengemudi ojek online (ojol) di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Malang, Kamis (6/8).
Program yang berlaku selama 1-31 Agustus 2026 itu disosialisasikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Selain memperoleh informasi mengenai berbagai insentif perpajakan, ratusan pengemudi ojol juga menerima bantuan sembako, bendera Merah Putih untuk menyemarakkan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari Jasa Raharja.
Kepala Bakorwil III Malang Asep Kusdinar mengatakan program tersebut menjadi bukti nyata keberpihakan Pemprov Jatim kepada masyarakat, khususnya para pekerja sektor informal yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
“Program ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur benar-benar hadir di tengah masyarakat. Kendaraan bagi pengemudi ojek online bukan sekadar aset, tetapi merupakan sumber penghidupan. Karena itu, kebijakan pembebasan denda dan pokok tunggakan pajak menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal,” ujar Asep.
Menurutnya, Bakorwil Malang akan terus mengawal dan mengoordinasikan pelaksanaan program-program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
“Bakorwil hadir sebagai simpul koordinasi pemerintah di wilayah. Kami terus mendorong agar setiap program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat tersampaikan dengan baik, dipahami masyarakat, dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan warga,” ujarnya.
Asep menambahkan momentum peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI menjadi waktu yang tepat menghadirkan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kebijakan ini bukan hanya tentang pajak, tetapi juga membangun semangat gotong royong, kepedulian sosial, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Kami berharap para wajib pajak, khususnya pengemudi ojek online, memanfaatkan kesempatan ini sebelum program berakhir pada 31 Agustus 2026,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 merupakan hadiah Pemprov Jatim dalam rangka memperingati HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pengemudi ojek online memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan perekonomian sehingga layak memperoleh kebijakan yang memberikan kemudahan sekaligus perlindungan ekonomi.
Program tersebut meliputi pembebasan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pembebasan PKB progresif, pengurangan tunggakan PKB sebesar 20 persen bagi kendaraan roda dua milik buruh, serta pembebasan tunggakan PKB bagi masyarakat yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemilik kendaraan roda tiga, dan pengemudi ojek online. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mempertahankan keringanan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sehingga tarif pembayaran kendaraan pada 2026 tidak mengalami kenaikan.
Program tersebut mendapat sambutan positif dari para pengemudi ojol yang hadir. Mereka menilai kebijakan pembebasan denda dan tunggakan pajak sangat membantu meringankan beban ekonomi sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan mata pencaharian para pengemudi. (*)
