KabarBaik.co, Jombang – Keluhan warga terkait pencemaran lingkungan akibat limbah cair industri tahu di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang akhirnya mendapat perhatian DPRD Jombang.
Persoalan yang berlangsung bertahun-tahun itu dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi C DPRD Jombang.
RDP yang digelar di ruang Komisi C DPRD Jombang tersebut menghadirkan warga terdampak, pelaku usaha tahu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta pemerintah desa.
Ketua Komisi C DPRD Jombang H.M. Zahrul Jihad mengatakan penanganan limbah industri tahu membutuhkan komitmen bersama agar tidak terus menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar.
“Persoalan ini harus diselesaikan bersama-sama. Kami ingin mendengar langsung aspirasi warga dan mencari langkah yang tepat agar ada solusi yang menguntungkan semua pihak,” kata Zahrul dalam keterangannya yang diterima pada Senin (8/6).
Politisi Demokrat yang akrab disapa Gus Heri itu menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal sebagai solusi jangka panjang. Program tersebut didukung dana Corporate Social Responsibility (CSR) sekitar Rp 7,7 miliar.
Menurutnya, para pengusaha tahu juga telah menyediakan lahan seluas sekitar 1.400 meter persegi untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan limbah tersebut.
“Proses pipanisasi sudah berjalan. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan IPAL diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima bulan hingga selesai,” ujarnya.
Zahrul mengungkapkan, sumber utama persoalan berasal dari limbah cair hasil produksi tahu yang selama ini mengalir ke sungai tanpa pengolahan memadai. Akibatnya, bau menyengat kerap dikeluhkan warga.
“Ketika limbah cair masuk ke sungai, terjadi proses penguraian yang menimbulkan aroma menyengat. Dampaknya bisa dirasakan hingga lebih dari empat kilometer dari kawasan industri tahu,” ungkapnya.
Meski demikian, DPRD menegaskan tidak ingin keberadaan industri tahu terganggu. Sebab, sektor tersebut menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat setempat.
“Kami tidak ingin usaha tahu yang telah memberikan lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi masyarakat justru terdampak. Yang perlu dibenahi adalah pengelolaan limbahnya agar tidak merugikan lingkungan,” tegasnya.
Karena itu, Komisi C meminta pemerintah daerah dan pihak terkait mempercepat langkah penanganan sambil menunggu pembangunan IPAL komunal rampung.
“Saya berharap dalam dua minggu ke depan sudah ada tindakan nyata untuk mengurangi dampak pencemaran yang saat ini dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Pengguna Air (HIPA) Bayan mengatakan limbah cair tahu sebenarnya masih memiliki manfaat bagi sektor pertanian karena dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan sawah.
Namun menurutnya, manfaat tersebut belum mampu menutupi persoalan utama yang selama ini dikeluhkan warga, yakni bau menyengat dari aliran limbah.
“Air limbah tahu memang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi sawah. Tetapi aroma yang ditimbulkan sangat mengganggu kenyamanan warga. Harapan kami ada solusi yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan dampak tersebut,” pungkas Bayan.
