KabarBaik.co – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin didampingi Kepala Dinas PUPR Ramelan melakukan tinjauan langsung terhadap pembangunan Jembatan Nglembu di Pogalan. Selain itu, Bupati juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan warga sekitar yang terdampak sosial akibat pembangunan jembatan tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Trenggalek mengunjungi beberapa warga yang terdampak satu per satu untuk mendengarkan keluhan mereka. Salah satu isu yang disorot adalah penyempitan akses jalan yang mengakibatkan gangguan pada perekonomian masyarakat setempat. Ia menyatakan bahwa berbagai solusi tengah dipersiapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Saat ini kami meninjau proses pengerjaan salah satu jembatan, yaitu Jembatan Nglembu, yang didanai oleh APBN,” ungkap Bupati, yang akrab disapa Mas Ipin, Rabu (4/9). Ia juga menambahkan bahwa proyek tersebut seharusnya selesai pada bulan Mei lalu, namun mengalami perpanjangan karena beberapa kendala. Mas Ipin menekankan bahwa aspek teknis sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian PUPR dan kontraktor, sementara pemerintah daerah hanya berperan dalam koordinasi.
Dalam kesempatan itu, Mas Ipin juga menegaskan pentingnya mencari solusi untuk warga yang terdampak, khususnya bagi keluarga yang rumahnya berada terlalu dekat dengan tembok jembatan. “Kami akan carikan akses jalan alternatif dengan berbagai konsekuensi yang harus diambil,” jelasnya.
Kepala Dinas PUPR, Ramelan, menambahkan bahwa proyek ini sepenuhnya merupakan inisiatif dari pemerintah pusat, sementara peran pemerintah daerah lebih kepada pembebasan lahan. Ia menekankan bahwa jika ada dampak sosial, maka pihaknya siap membantu mengatasi permasalahan tersebut.
Terkait dengan penundaan penyelesaian proyek yang awalnya ditargetkan selesai pada bulan Mei, Ramelan menginformasikan bahwa penyedia jasa kini menargetkan penyelesaian pada 30 September. Ia juga menggarisbawahi pentingnya dukungan kepada pemerintah pusat atas dukungan finansial dalam proyek ini, mengingat biayanya yang mencapai puluhan miliar rupiah, yang sulit ditanggung oleh anggaran daerah.
“Kami tidak akan mematikan akses warga dan akan mencari solusi terbaik,” tegas Ramelan, menutup pernyataannya. (*)
