KabarBaik.co, Mataram – Puluhan massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda NTB, Selasa (12/5). Massa mendesak aparat kepolisian segera mengusut dugaan penyimpangan pada Proyek Irigasi Inpres Tahap II dan III di Kabupaten Dompu yang dikelola Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I.
Dalam aksinya, FPR NTB menuding proyek yang seharusnya menopang kebutuhan air petani justru diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan berpotensi merugikan negara.
Koordinator Umum FPR NTB Renggo Wawan Adrian Saputra menyebut temuan di lapangan menunjukkan kualitas proyek memprihatinkan, bahkan disebut sudah mengalami kerusakan sebelum dimanfaatkan masyarakat.
“Data dan fakta di lapangan menunjukkan adanya aroma busuk penyimpangan. Proyek yang dibiayai uang rakyat ini justru menyisakan beton yang retak sebelum digunakan,” tegasnya saat berorasi di depan gerbang Mapolda NTB.
Ia menilai proyek irigasi tersebut menyangkut langsung kehidupan petani di Dompu sehingga dugaan penyimpangan tidak boleh dianggap sepele.
“Petani Dompu butuh air untuk sawah mereka, bukan aliran uang haram ke kantong koruptor,” katanya.
Senada dengan itu, Koordinator Lapangan FPR NTB, Rio mengungkapkan laporan resmi terkait dugaan penyimpangan proyek sebenarnya telah masuk ke penyidik. Namun hingga kini, mereka menilai belum ada perkembangan signifikan dalam proses penanganannya.
“Kami mendesak Kapolda NTB melalui Ditreskrimsus memberikan atensi khusus. Jangan biarkan laporan ini berdebu di meja penyidik,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, FPR NTB membawa tiga tuntutan utama. Pertama, meminta Kapolda NTB memprioritaskan penyidikan dugaan korupsi proyek irigasi Inpres Dompu. Kedua, mendesak pemeriksaan terhadap oknum pejabat BWS NT I dan kontraktor pelaksana proyek. Ketiga, meminta aparat penegak hukum tidak melakukan kompromi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
FPR NTB juga menilai integritas aparat penegak hukum sedang diuji dalam penanganan kasus tersebut. Mereka menegaskan proyek yang bersumber dari program Instruksi Presiden itu seharusnya menjadi solusi bagi petani, bukan justru memunculkan dugaan praktik korupsi.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai para mafia proyek diseret ke meja hijau. Hukum di NTB tidak boleh tumpul ke atas,” tegas Renggo.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa membubarkan diri usai menyampaikan tuntutan, namun mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila kasus tersebut tidak segera ditindaklanjuti.(*)
