KabarBaik.co – DPRD Kabupaten Gresik melalui Komisi IV mendorong penguatan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) yang terintegrasi dengan Migran Center. Hal ini terdengar dari pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 oleh DPRD bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Anggota Komisi IV DPRD Gresik, Imam Syaifuddin, menegaskan bahwa integrasi ini bukan alih fungsi, melainkan perluasan peran BLK dalam menyesuaikan kebutuhan ketenagakerjaan masa kini, khususnya bagi calon pekerja migran. “Fungsi BLK tidak dialihkan, justru diperkuat dengan berbagai pelatihan kesiapan kerja, termasuk untuk pekerja migran,” jelasnya, Sabtu (27/7).
Imam mengungkapkan, langkah penguatan fungsi BLK melalui Migran Center memiliki beberapa latar belakang penting. Pertama, Gresik kini telah ditetapkan sebagai pusat Migran Center, sehingga perlu ada kesiapan infrastruktur dan kelembagaan. Kedua, membangun infrastruktur baru tentu membutuhkan waktu dan anggaran besar. Ketiga, BLK selama ini terlihat kurang optimal, sehingga perlu dimaksimalkan fungsinya.
Dalam pembahasan PPAS 2025, terdapat tambahan anggaran sebesar Rp600 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk penguatan Unit Reaksi Cepat (URC) Pengawasan Ketenagakerjaan, pembangunan ruang Migran Center, dan pemenuhan kebutuhan penunjang lainnya.
“Gresik sebagai kota industri harus menyesuaikan prioritasnya. URC sangat dibutuhkan sebagai ujung tombak pengawasan industri di Kabupaten Gresik,” imbuh Imam.
Imam berharap melalui penguatan fungsi BLK yang terintegrasi dengan Migran Center, upaya advokasi dan perlindungan terhadap tenaga kerja, baik lokal maupun migran, bisa semakin optimal. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat juga dapat ditingkatkan, ditopang oleh kehadiran database tenaga kerja yang lebih akurat.
“Harapannya sinergi semua pihak terkait terutama dengan pemerintah pusat , Advokasi dan perlindungan tenaga kerja bisa lebih optimal dengan database yang akurat,” pungkas Imam. (*)
