KabarBaik.co – Rencana pemerintah menutup total Jalan Nasional Gumitir penghubung Kabupaten Jember dan Banyuwangi mendapat banyak sorotan dari beberapa pihak.
Salah satunya datang dari Sekretaris Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto. Ia mengatakan bahwa rencana penutupan akses jalan tersebut perlu dikaji ulang karena akan memberi dampak luas kepada beberapa sektor.
“Saya dengar rencana akan ditutup mulai 24 Juli sampai 24 September, itu kan cukup lama, jelas berdampak kepada ekonomi, pendidikan, dan distribusi logistik nanti pasti terasa,” ujar David, Rabu (2/7).
Pihaknya menegaskan, Komisi C DPRD Jember akan segera memanggil BBPJN untuk meminta penjelasan terlebih dulu terkait rencana penutupan itu.
“Kami minta itu dikaji ulang, karena ini ada efek dominonya dan transportasi di Kabupaten Jember dan Banyuwangi jelas terganggu,” ungkapnya.
Politisi Nasdem itu juga mengingatkan bahwa keputusan ini akan menimbulkan sejumlah persoalan serius, tidak hanya pada kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga pada distribusi bahan pokok dan energi.
“Dampaknya itu tidak hanya sekadar orang tidak bisa lewat. Dipastikan nanti seperti harga BBM bisa jadi naik karena jadi langka pengirimannya, termasuk pengiriman gas dan sebagainya. Ini akan jadi kendala sendiri,” katanya.
“Untuk sektor pendidikan, terutama bagi pelajar yang setiap hari melintasi jalur Gumitir, karena ada anak sekolah yang dari Gumitir sekolah di Kalibaru dan sebaliknya. Itu juga menjadi persoalan sendiri,” imbuhnya.
Sedangkan dampak paling besar jelas urusan ekonomi yang akan mengakibatkan adanya kenaikan harga bahan-bahan pokok.
“Akhirnya harus lewat rute lebih jauh, operasional dipastikan akan memengaruhi harga barang di pasaran,” ucapnya.
Oleh karena itu, Komisi C DPRD Jember akan menyampaikan permasalahan ini kepada Bupati Jember agar segera diadakan pertemuan bersama pihak BBPJN untuk mencari solusi terbaik.
Diketahui, penutupan jalur strategis itu dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali untuk kepentingan perbaikan besar, yang menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Jawa Timur, diperlukan untuk alasan keselamatan. (*)
