Kabarbaik.co – DPRD Surabaya kembali menekan Pemkot Surabaya agar segera mempercepat proses rekrutmen direksi di dua BUMD yang masa jabatannya telah berakhir. Kekosongan pucuk pimpinan di PDAM Surya Sembada dan Kebun Binatang Surabaya (KBS) dinilai berpotensi menghambat arah kebijakan perusahaan daerah.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menegaskan pentingnya langkah cepat dari Pemkot untuk mengisi posisi strategis tersebut.
“Kami meminta Wali Kota Eri Cahyadi segera melakukan seleksi rekrutmen direksi BUMD yang sudah habis masa jabatannya, baik di PDAM Surya Sembada maupun KBS,” ujar Yona, Selasa (25/11).
Yona yang akrab disapa Cak Yebe menjelaskan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) tidak cukup untuk menopang kebijakan jangka panjang. Menurutnya, kewenangan Plt sangat terbatas sehingga tidak mampu mengeksekusi keputusan strategis yang berdampak luas terhadap operasional dan pengembangan perusahaan daerah.
“Kalaupun Plt sudah ditunjuk, mereka tidak punya kewenangan penuh untuk mengambil keputusan strategis terkait operasional BUMD. Karena itu proses seleksi harus segera dilakukan,” tegasnya.
Ia menambahkan ketidakhadiran direksi definitif membuat kinerja dan program pengembangan BUMD berjalan tidak maksimal. Keputusan penting yang membutuhkan otoritas penuh tak bisa dikeluarkan tanpa direksi yang sah, sehingga dapat mengganggu kesinambungan layanan publik.
Cak Yebe juga mendorong agar pola rekrutmen dibuat terbuka, seperti seleksi jabatan eselon di lingkungan Pemkot. Menurutnya, transparansi akan memberi ruang bagi kandidat terbaik yang memiliki kompetensi, rekam jejak, dan integritas kuat untuk memimpin BUMD.
“Kami mendorong proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan akuntabel, sama seperti seleksi Kabag atau Kadis yang selama ini dibuka secara publik,” jelasnya.
Selain itu, ia meminta proses seleksi melibatkan unsur yang lebih luas, baik dari ASN maupun non-ASN. Keduanya dinilai layak diberi kesempatan selama memenuhi kualifikasi dan kebutuhan jabatan.
“Perlu dilibatkan unsur organik maupun non-organik, baik ASN maupun non-ASN yang punya potensi dan kredibilitas sesuai posisi yang dibutuhkan,” ucapnya.
Sebagai penutup, Cak Yebe menegaskan kembali urgensi langkah cepat dari pemerintah kota.
“Kami berharap proses ini segera dituntaskan agar BUMD bisa kembali bergerak stabil dan memberi layanan terbaik bagi warga,” katanya. (*)
