KabarBaik.co, Blitar – Gerakan Masyarakat Blitar (GMB) menegaskan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, dukungan tersebut disertai tuntutan agar pelaksanaan program di lapangan dievaluasi dan dibenahi agar benar-benar berjalan sesuai tujuan.
Koordinator aksi GMB, Mariono Budi mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Beberapa di antaranya terkait keterlambatan pembayaran gaji karyawan, dugaan monopoli pemasok bahan pangan, hingga kualitas makanan yang dinilai belum sesuai standar gizi.
“Yang kami minta adalah evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG dan KDMP. Ada indikasi beberapa SPPG bermasalah, mulai dari gaji karyawan yang tidak dibayarkan, monopoli supplier, hingga makanan yang diberikan tidak sesuai standar gizi,” ujarnya saat aksi di depan gedung DPRD Kota Blitar, Senin (29/6).
Menurut Mariono, program MBG tetap perlu dipertahankan karena memberikan manfaat bagi masyarakat serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Karena itu, ia menolak jika program tersebut dihentikan hanya karena muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
“Kalau kami meminta program ini ditutup tentu sangat disayangkan. Banyak pemilik SPPG itu teman-teman kami yang sudah berinvestasi cukup besar. Yang kami inginkan adalah perbaikan dan evaluasi, bukan penghentian program,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba menyatakan, pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Ia menegaskan Pemkot Blitar juga mendukung evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, namun tidak sepakat apabila program tersebut dihentikan.
“Kami mendukung adanya evaluasi, tetapi kami tidak mendukung jika program ini ditutup. Mari kita hormati program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto karena tujuannya baik untuk anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil,” katanya.
Elim menyebut program MBG turut membantu pemerintah daerah dalam menekan angka stunting. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, keberadaan program tersebut dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah SPPG di Kota Blitar pernah mendapatkan sanksi penghentian sementara atau suspend karena ditemukan pelanggaran terhadap petunjuk teknis pelaksanaan program. “Ada beberapa SPPG yang sudah disuspen. Mereka diberi kesempatan melakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum kembali beroperasi dan mendistribusikan MBG,” ujarnya.
Menurut Elim, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Seluruh temuan dan laporan dari daerah akan diteruskan sebagai bahan evaluasi agar pelaksanaan program MBG semakin baik ke depan.
“Kalau ada persoalan di lapangan, termasuk kasus-kasus yang terjadi, kami sampaikan ke pusat. Kami terus memonitor pelaksanaan program ini agar berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (*)
