KabarBaik.co, Mataram – Empat Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini berada di bawah perlindungan KBRI Tripoli, Libya, setelah video pengakuannya viral di medsos.
Mereka mengaku mengalami tekanan kerja dan perlakuan tidak manusiawi dari sang majikan. Keempatnya kini menghadapi tuntutan ganti rugi sebesar USD 7.000 atau lebih dari Rp 110 juta per orang sebagai syarat pengembalian paspor.
Total nilai tuntutan tersebut mencapai sekitar Rp 440 juta untuk seluruh PMI yang terdiri dari warga Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Dompu.
Dalam laporan resmi KBRI Tripoli yang ditujukan kepada Pradiptha Himawan Putra, Perwakilan Pemerintah Provinsi NTB menyebutkan, para PMI dalam kondisi aman dan sehat. Ditegaskan bahwa video yang sempat viral di media sosial TikTok dibuat saat mereka sudah berada dalam perlindungan KBRI, bukan dalam situasi terancam langsung seperti yang sempat diasumsikan publik.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, keempat PMI bekerja di sektor domestik dan belum menyelesaikan kontrak kerja dua tahun. Masa kerja mereka bervariasi, mulai dari dua bulan hingga tujuh atau delapan bulan.
Dalam masa bekerja itu, mereka mengaku mengalami kekerasan fisik dan/atau verbal, tekanan kerja berlebihan, perlakuan tidak manusiawi.
Penahanan paspor oleh majikan atau agensi. Karena tidak sanggup bertahan, para PMI akhirnya melarikan diri dan meminta perlindungan kepada KBRI Tripoli. Tanpa dokumen perjalanan, PMI tidak dapat mengurus izin keluar (exit permit) maupun proses pemulangan ke Indonesia.
Dalam kasus ini, pihak agensi di Libya meminta ganti rugi sebesar USD 7.000 per orang sebagai kompensasi atas pemutusan kontrak kerja sepihak.
Permintaan tersebut dinilai sangat memberatkan para PMI maupun keluarga mereka di daerah. Nominal tersebut setara dengan lebih dari Rp 110 juta per orang.
KBRI Tripoli kini tengah melakukan negosiasi dengan pihak agensi dan otoritas setempat. Fokus utama meliputi pengembalian paspor, penyelesaian administrasi izin tinggal, pengurusan exit permit,
pengurangan atau penghapusan tuntutan denda.
Pengembalian dokumen menjadi prioritas karena sangat menentukan percepatan pemulangan para PMI ke tanah air. Dalam laporan yang sama ditegaskan pula bahwa Libya termasuk negara dengan risiko tinggi bagi PMI sektor domestik.
Situasi keamanan dan stabilitas yang belum sepenuhnya pulih membuat pekerja migran berada dalam posisi rentan.
Praktik penahanan paspor sendiri secara umum bertentangan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja migran.
Empat PMI ini berasal dari tiga kabupaten berbeda yaitu Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Dompu.
KBRI Tripoli dalam laporannya menegaskan bahwa saat ini para PMI berada dalam kondisi aman dan mendapatkan perlindungan penuh.
“Video yang beredar di media sosial dibuat ketika mereka sudah berada di bawah pengawasan perwakilan RI.
Klarifikasi ini penting untuk mencegah kepanikan keluarga maupun masyarakat di NTB,” tulis KBRI Tripoli dalam laporannya.
Disebutkan juga bahwa proses negosiasi masih berjalan dan pemulangan belum dapat dilakukan sebelum persoalan dokumen serta administrasi selesai.
Sementara itu, Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan pihaknya mendorong penguatan edukasi, pengawasan, serta sosialisasi kepada calon PMI mulai dari tingkat desa hingga kabupaten agar masyarakat tidak mudah tergiur janji kerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi.
“Pemerintah Provinsi NTB akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan kementerian serta perwakilan RI di luar negeri. Informasi lanjutan akan kami sampaikan secara berkala sesuai laporan resmi KBRI Tripoli,” ujar Ahsanul Khalik.(*)
