KabarBaik,co, Jakarta- Sejak fajar kemerdekaan, urusan isi tangki kendaraan di Indonesia tidak pernah sekadar perkara transaksi di SPBU. Tapi selalu menjadi komoditas politik paling gaduh, sekaligus jangkar bagi stabilitas makroekonomi nasional yang mampu mengguncang kursi kekuasaan.
Dari keputusan berani Bung Karno di tengah transisi politik 1965, romansa penurunan harga di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga strategi pengetatan kuota digital di era Prabowo Subianto hari ini, sejarah mencatat bahwa grafik harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah cerminan dari pergulatan tak berkesudahan antara harga minyak mentah dunia dan napas fiskal APBN.
Berikut adalah rekam jejak lengkap fluktuasi harga BBM subsidi dari masa ke masa di tangan lima era kepemimpinan presiden.
1. Era Orde Lama & Orde Baru (1965–1998)
-
Presiden Soekarno (Hingga 1967): Penyesuaian harga pertama kali tercatat resmi di masa transisi politik. Pada November 1965, bensin Premium dihargai Rp 0,30 per liter. Memasuki 3 Januari 1966, harganya melonjak menjadi Rp 1,00 per liter. Namun, menyusul aksi protes massa, pada 27 Januari 1966 pemerintah menurunkan harga Premium menjadi Rp 0,50 per liter dan Solar menjadi Rp 0,40 per liter.
-
Presiden Soeharto (1967–1998): Selama 32 tahun menjabat, tercatat ada 21 kali penyesuaian harga untuk merespons inflasi nasional.
-
Awal Jabatan (1967): Harga Premium ditetapkan Rp 4,00 per liter dan Solar Rp 3,50 per liter.
-
Tahun 1991: Setelah bertahan lama di angka ratusan rupiah, Premium disesuaikan dari Rp 150 menjadi Rp 550 per liter, dan Solar menjadi Rp 300 per liter.
-
Tahun 1993: Harga Premium kembali naik menjadi Rp 700 per liter dan Solar menjadi Rp 380 per liter.
-
Mei 1998 (Puncak Krisis): Di bawah tekanan krisis moneter yang hebat, pemerintah mengumumkan kenaikan drastis di mana Premium melambung ke Rp 1.200 per liter dan Solar ke Rp 600 per liter. Gelombang demonstrasi besar membuat tarifnya dikoreksi sedikit sebelum Soeharto lengser, ditutup di angka Rp 1.000 per liter untuk Premium dan Rp 550 per liter untuk Solar.
-
2. Era Reformasi Awal (1998–2004)
-
Presiden B.J. Habibie (1998–1999): Selama masa transisi yang singkat (sekitar 17 bulan), fokus utama adalah stabilisasi makroekonomi. Pemerintahan Habibie tidak melakukan penyesuaian harga sama sekali. Harga Premium dijaga konsisten di angka Rp 1.000 per liter dan Solar Rp 550 per liter.
-
Presiden Abdurrahman Wahid / Gus Dur (1999–2001): Fluktuasi harga mulai dinamis akibat tekanan pasar minyak internasional.
-
Oktober 2000: Harga Premium naik menjadi Rp 1.150 per liter dan Solar Rp 600 per liter.
-
Juni 2001: Pemerintah kembali menaikkan harga Premium menjadi Rp 1.450 per liter dan Solar ke Rp 1.250 per liter akibat pembengkakan beban subsidi.
-
-
Presiden Megawati Soekarnoputri (2001–2004): Sempat mencoba menerapkan formula evaluasi harga otomatis secara berkala mengikuti pergerakan harga pasar minyak mentah dunia (automatic pricing mechanism).
-
Awal Tahun 2002: Harga Premium mengalami penyesuaian berkala di kisaran Rp 1.450 hingga sempat menyentuh Rp 1.550 per liter.
-
Januari 2003: Dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah global yang merangkak naik, Premium ditetapkan berada di angka Rp 1.810 per liter dan Solar Rp 1.650 per liter. Angka subsidi ini bertahan konsisten hingga akhir masa baktinya di Oktober 2004.
-
3. Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014)
-
Awal Pemerintahan (Maret & Oktober 2005): Akibat meroketnya harga komoditas dunia, APBN tertekan berat. Pada 1 Maret 2005, Premium naik menjadi Rp 2.400 per liter dan Solar Rp 2.100 per liter. Hanya berselang beberapa bulan, tepatnya 1 Oktober 2005, pemerintah menaikkan harga secara masif hingga Premium menjadi Rp 4.500 per liter dan Solar Rp 4.300 per liter.
-
Puncak Krisis Ekonomi Global (Mei 2008): Ketika harga minyak dunia menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah, harga Premium dipaksa naik menyentuh angka tertinggi di era SBY, yaitu Rp 6.000 per liter, sedangkan Solar menjadi Rp 5.500 per liter.
-
Momen Penurunan Beruntun (Desember 2008–Januari 2009): Saat pasar minyak internasional ambles, era SBY mencatatkan sejarah unik dengan menurunkan harga BBM sebanyak 3 kali berturut-turut melalui Permen ESDM No. 38 Tahun 2008:
-
1 Desember 2008: Premium turun ke Rp 5.500 per liter (Solar tetap Rp 5.500).
-
15 Desember 2008: Premium turun lagi ke Rp 5.000 per liter dan Solar menjadi Rp 4.800 per liter.
-
15 Januari 2009: Keduanya diturunkan serentak menjadi Rp 4.500 per liter seiring stabilnya harga minyak.
-
-
Akhir Periode (Juni 2013): Akibat tekanan fiskal menjelang akhir masa jabatan dua periode, harga Premium dinaikkan kembali menjadi Rp 6.500 per liter dan Solar menjadi Rp 5.500 per liter.
4. Era Joko Widodo (2014–2024)
-
Awal Jabatan (November 2014): Sesaat setelah dilantik, Presiden Jokowi memotong subsidi dengan menaikkan Premium menjadi Rp 8.500 per liter dan Solar Rp 7.500 per liter.
-
Penurunan & Evaluasi (2015–2016): Karena harga minyak dunia sempat anjlok, per Januari 2015 harga Premium diturunkan menjadi Rp 7.300 per liter dan Solar Rp 5.650 per liter. Tren penurunan berlanjut di tahun 2016, di mana Premium turun bertahap hingga menyentuh angka terendah Rp 6.450 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter.
-
Transisi ke Pertalite (Maret 2018): Peran bensin Premium (RON 88) mulai dipangkas dari pasar perkotaan secara nasional dan digantikan secara masif oleh Pertalite (RON 90). Melalui serangkaian penyesuaian pasar, Pertalite kemudian mengunci posisi sebagai BBM penugasan pengganti Premium.
-
Kenaikan Besar (September 2022): Akibat ketegangan geopolitik internasional pasca-pandemi yang melambungkan harga minyak dunia (crude oil), pemerintah melakukan penyesuaian harga subsidi yang bertahan hingga akhir jabatannya:
-
Pertalite: Naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.
-
Solar Subsidi: Naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
-
5. Era Prabowo Subianto (2024–Sekarang)
-
Stabilitas Harga Subsidi: Guna menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian makroekonomi, kebijakan utama saat ini adalah mempertahankan nominal harga. Harga Pertalite tetap kokoh di Rp 10.000 per liter dan Solar Subsidi di angka Rp 6.800 per liter.
-
Reformasi Regulasi & Pembatasan Kuota (April 2026): Alih-alih mengatrol harga jual eceran yang sensitif terhadap inflasi, pemerintah menerapkan strategi pengetatan penyaluran. Berdasarkan aturan terbaru per 1 April 2026, pembelian BBM subsidi dibatasi secara ketat maksimal 50 liter per hari per kendaraan roda empat pribadi menggunakan integrasi sistem barcode/digital MyPertamina agar kuota APBN tepat sasaran.
-
Dinamika Sektor Non-Subsidi (Juni 2026): Untuk mengompensasi beban impor minyak dan fluktuasi nilai tukar Rupiah tanpa menyentuh harga BBM subsidi, pemerintah membiarkan harga BBM komersial bergerak sesuai keekonomian pasar. Per 10 Juni 2026, Pertamina melakukan penyesuaian harga yang signifikan pada sektor non-subsidi, seperti Pertamax (RON 92) yang disesuaikan menjadi Rp 16.250 per liter (wilayah Jawa-Bali). (*)
