KENAIKAN harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter bukan sekadar angka di papan SPBU. Tapi, merupakan sinyal penting tentang arah kebijakan energi Indonesia, sekaligus warning bahwa masyarakat kelas menengah kembali menjadi kelompok yang paling rentan menanggung konsekuensi perubahan ekonomi.
Dalam satu malam, harga Pertamax naik hampir Rp 4.000 per liter atau sekitar 32 persen. Kenaikan sebesar ini tentu tidak bisa dianggap sebagai penyesuaian biasa. Bagi pemilik kendaraan yang menghabiskan 100 liter Pertamax per bulan, misalnya, maka tambahan pengeluaran mencapai hampir Rp 400.000 setiap bulan. Dalam setahun, nilainya mendekati Rp 5 juta.
Pertanyaan yang layak diajukan bukan sekadar mengapa Pertamax naik, melainkan mengapa kenaikannya sedemikian drastis?
Pihak Pertamina beralasan bahwa penyesuaian dilakukan sesuai formula harga yang mempertimbangkan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Secara teoritis, argumentasi tersebut masuk akal. Tidak ada perusahaan energi yang dapat terus menjual produk di bawah biaya keekonomian tanpa menimbulkan tekanan keuangan.
Namun, persoalannya bukan terletak pada kenaikan itu sendiri. Persoalannya adalah absennya transisi yang lebih halus dan minimnya komunikasi publik yang memadai.
Ketika harga melonjak hampir 32 persen dalam satu kali penyesuaian, masyarakat tidak melihatnya sebagai mekanisme pasar. Mereka melihatnya sebagai sebuah guncangan hebat. Dan setiap guncangan selalu memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan energi nasional.
Lebih heran lagi, di saat Pertamax naik tajam, Pertalite tetap dipertahankan pada harga Rp 10.000 per liter. Sekilas, keputusan ini terlihat berpihak kepada rakyat. Namun ,di balik itu tersimpan persoalan yang jauh lebih kompleks.
Selisih harga Pertamax dan Pertalite kini mencapai Rp 6.250 per liter. Jarak harga yang terlalu lebar berpotensi menciptakan migrasi konsumen secara besar-besaran dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Secara ekonomi, ini adalah konsekuensi yang hampir pasti terjadi.
Ketika perbedaan harga semakin ekstrem, rasionalitas konsumen akan bekerja. Banyak pengguna Pertamax akan tergoda untuk beralih ke Pertalite demi menghemat biaya operasional. Akibatnya, beban subsidi pemerintah justru berpotensi meningkat dan tujuan pengendalian konsumsi energi menjadi semakin sulit dicapai.
Di sisi lain, kenaikan ini juga mengirim pesan yang kurang nyaman kepada kelas menengah. Selama beberapa tahun terakhir, kelompok ini menjadi sasaran berbagai penyesuaian tarif, pajak, dan biaya hidup. Mereka tidak menerima subsidi langsung, tetapi juga belum cukup kuat untuk mengabaikan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Dalam konteks BBM, kelas menengah sering kali memilih Pertamax bukan karena kemewahan, melainkan karena tuntutan spesifikasi kendaraan dan keinginan menjaga performa mesin. Kini mereka dihadapkan pada pilihan yang sama-sama tidak ideal. Tetap menggunakan Pertamax dengan biaya yang jauh lebih mahal, atau turun kelas ke bahan bakar yang lebih murah.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah efek berantai yang mungkin muncul. Kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi. Sektor logistik, distribusi, transportasi, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya juga dapat terdorong melakukan penyesuaian biaya. Dalam situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja imbas tekanan global maupun masalah domestik, tambahan biaya energi berpotensi menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Tentu saja, tidak realistis jika publik berharap harga BBM nonsubsidi tidak pernah naik. Harga energi dunia bergerak dinamis dan Indonesia tidak hidup dalam ruang hampa. Tetapi, pemerintah dan Pertamina perlu memahami bahwa legitimasi sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh benar atau salahnya formula ekonomi, melainkan juga oleh rasa keadilan yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukan hanya penjelasan mengenai harga minyak dunia. Yang lebih penting adalah transparansi mengenai arah kebijakan nasional. Publik berhak mengetahui apakah kenaikan ini bersifat sementara atau akan menjadi normal baru. Publik juga berhak mendapatkan gambaran bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara subsidi, keberlanjutan fiskal, dan kepentingan konsumen.
Pada akhirnya, kenaikan Pertamax bukan sekadar persoalan harga bahan bakar. Keputusan ini menjadi ujian serius kemampuan negara menjelaskan kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan jutaan orang.
Dan, dalam urusan seperti ini, kepercayaan publik sering kali jauh lebih berharga daripada setiap liter BBM yang dijual di SPBU. (*)
