KabarBaik.co, Malang – Wacana penerapan work from home (WFH) bagi ASN di lingkungan Pemkot Malang usai kenaikan harga BBM menuai sorotan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang. Fraksi menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang Harvard Kurniawan menegaskan bahwa persoalan utama yang harus menjadi perhatian pemerintah saat ini bukanlah penerapan WFH, melainkan memastikan BBM subsidi benar-benar digunakan oleh masyarakat yang berhak.
Menurutnya, pejabat maupun ASN semestinya memiliki kesadaran untuk tidak memanfaatkan BBM subsidi. Sebab, mereka merupakan kelompok yang secara ekonomi dinilai mampu membeli BBM non-subsidi.
“Justru solusi paling mendesak adalah memastikan seluruh pejabat dan ASN menyetop penggunaan BBM bersubsidi. Mereka ini dibayar negara, jadi sudah semestinya punya inisiatif untuk tidak memakai BBM subsidi,” ujar Harvard, Kamis (25/6).
Ia menilai sebelum menggulirkan kebijakan WFH, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan dan urgensi kebijakan tersebut kepada masyarakat. Apabila kebijakan itu berkaitan dengan persoalan pasokan energi atau kondisi tertentu yang berdampak luas, maka pemerintah harus menyampaikan data pendukung secara transparan.
Namun apabila WFH hanya didasarkan pada alasan efisiensi karena adanya keberatan ASN menggunakan BBM non-subsidi, Harvard menilai kebijakan tersebut tidak menyentuh akar persoalan.
“Kalau kebijakan WFH digulirkan hanya karena ASN mengeluh ogah beli BBM non-subsidi, saya kira kebijakan itu salah kaprah,” ujarnya.
Sebagai langkah pengawasan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemkot Malang melakukan inspeksi mendadak terhadap kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi milik ASN dan pejabat. Pemeriksaan itu dinilai penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan fasilitas pembelian BBM subsidi.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti melanggar aturan penggunaan BBM subsidi.
“Perlu dicek kendaraan teman-teman ASN dan anggota dewan, apakah punya barcode untuk membeli BBM subsidi. Kalau ada, cabut saja dan beri sanksi tegas,” tegasnya.
Meski mengkritisi wacana WFH, Harvard mengingatkan agar pemerintah tidak menggeneralisasi kondisi seluruh ASN. Menurut dia, banyak pegawai golongan bawah yang masih menghadapi tekanan ekonomi dan memiliki keterbatasan akses transportasi.
Ia mencontohkan ASN yang tinggal jauh dari pusat kota tidak dapat serta-merta diminta beralih ke moda transportasi alternatif seperti sepeda atau kendaraan listrik. Selain faktor jarak, kondisi ekonomi saat ini juga belum sepenuhnya mendukung peralihan tersebut.
“Tidak mungkin ASN yang rumahnya jauh, misalnya di daerah Wagir, harus dipaksa bersepeda ke Kota Malang. Mau beralih ke kendaraan listrik itu juga tidak semudah itu, karena kondisi ekonomi saat ini sedang sulit,” ujarnya.
Harvard menambahkan kenaikan harga BBM non-subsidi seharusnya tidak menjadi persoalan bagi kalangan pejabat maupun ASN yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Yang terpenting, pemerintah mampu menjaga agar BBM subsidi tetap tersedia bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
“Saya sendiri pakai Pertadex, mau naik atau turun ya saya nikmati saja. Itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai pejabat. Kecuali masyarakat yang tidak mampu, silakan membeli yang subsidi sesuai regulasi yang ada,” pungkasnya.
Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemkot Malang lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan terkait dampak kenaikan harga BBM. Setiap kebijakan yang diambil diharapkan tetap menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus tidak menambah beban bagi ASN maupun masyarakat kelas menengah ke bawah yang rentan terdampak gejolak ekonomi. (*)
