KabarBaik.co, Gresik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menempatkan pembangunan Jalan Poros Desa (JPD) sebagai salah satu program prioritas dalam dua tahun ke depan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat konektivitas antarwilayah sekaligus menjawab kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat desa.
Komitmen itu disampaikan Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, saat menghadiri Dialog Publik bertema “Sinergi DPRD Gresik dan KWGe dalam Mengawal Jalan Poros Desa” di Gedung GNI, Gresik, Selasa (2/6).
Menurut Yani, pembangunan jalan poros desa kini menjadi tanggung jawab yang semakin besar bagi pemerintah kabupaten setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Regulasi tersebut memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pembinaan jalan desa.
“Kalau dulu pemerintah desa masih dimungkinkan melakukan perawatan melalui dana desa maupun bantuan keuangan desa, sekarang pemerintah kabupaten memiliki peran yang lebih besar dalam penanganan jalan poros desa,” kata Yani.
Ia mengakui kebutuhan pembangunan JPD di Gresik sangat besar, sementara kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, Pemkab Gresik bersama DPRD memilih fokus mengalokasikan anggaran pada ruas-ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan.
Menurut dia, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik memiliki jalan poros desa yang membutuhkan perbaikan. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan masyarakat.
“Mana yang rusak berat dan mana yang rusak sedang harus dipetakan agar kemampuan fiskal daerah benar-benar efektif,” ujarnya.
Yani mengatakan kesamaan visi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa. Jalan poros desa, kata dia, akan menjadi fokus pembangunan pada periode 2026 hingga 2027.
Ia mencontohkan pembangunan ruas Jalan Menganti yang sebelumnya dinilai sulit direalisasikan. Namun, melalui pengerjaan bertahap, proyek tersebut kini mulai menunjukkan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kalau dulu Jalan Menganti tidak mulai dibangun, mungkin sampai hari ini hasilnya belum terlihat. Namun ketika dicicil dan dimulai sedikit demi sedikit, ternyata manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Yani berharap pembangunan jalan poros desa dapat terus berlanjut hingga tuntas pada akhir masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Syahrul Munir, menyebut kebutuhan anggaran untuk penanganan jalan poros desa di Gresik mencapai sekitar Rp 2,8 triliun.
Menurutnya, besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah daerah dan DPRD harus menentukan skala prioritas agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Total kebutuhan penanganan jalan poros desa diperkirakan mencapai Rp 2,8 triliun. Karena itu, yang paling penting adalah menentukan prioritas pembangunan,” kata Syahrul.
Ia juga berharap media dapat terus menghadirkan informasi yang akurat dan berimbang mengenai pembangunan daerah sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh terkait program pemerintah.
Selain itu, Syahrul menilai semangat gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat desa perlu kembali diperkuat dalam mendukung pembangunan lingkungan.
“Dulu masyarakat desa terbiasa bergotong royong memperbaiki jalan. Sekarang, ketika ada jalan rusak, langsung direkam dan diviralkan. Semangat gotong royong ini harus mulai kita hidupkan kembali,” ujarnya.(*)
