KabarBaik.co, Blitar – Upaya legalisasi perahu penyeberangan di Sungai Brantas mulai menunjukkan perkembangan. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Blitar telah mengirimkan berkas permohonan izin dari salah satu operator penyeberangan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) IV Probolinggo untuk proses verifikasi.
Kepala Bidang Angkutan Dishub Kabupaten Blitar, Anik Yuanawati mengatakan, pengurusan legalitas perahu penyeberangan masih terkendala perubahan regulasi yang mengharuskan pemilik perahu melengkapi kembali sejumlah dokumen administrasi dari awal.
“Kalau menunggu semua pengusaha lengkap administrasinya baru bergerak, prosesnya akan lama. Jadi begitu ada satu berkas yang siap, langsung kami dorong untuk diajukan,” ujarnya, Senin (15/6).
Menurut Anik, Dishub tidak hanya memberikan pendampingan berupa sosialisasi, tetapi juga membantu penyusunan berbagai dokumen yang dibutuhkan. Bahkan, pihaknya turut menyiapkan format surat yang harus diajukan ke pemerintah desa maupun kecamatan.
“Kami bantu sampai pembuatan format surat untuk kelurahan dan kecamatan agar proses pengumpulan dokumen lebih cepat,” katanya.
Ia menegaskan, Dishub tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin operasional maupun menghentikan aktivitas penyeberangan. Kewenangan tersebut berada pada pemerintah pusat dan instansi terkait. Namun, pemerintah daerah berupaya mempercepat proses legalisasi agar seluruh layanan penyeberangan memiliki kepastian hukum.
Saat ini terdapat sekitar 12 titik penyeberangan di sepanjang Sungai Brantas yang diharapkan dapat mengikuti proses serupa secara bertahap. Dishub berharap legalisasi tersebut dapat meningkatkan aspek keselamatan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi operator maupun masyarakat pengguna jasa penyeberangan.
“Harapannya seluruh penyeberangan bisa memenuhi ketentuan administrasi dan keselamatan yang berlaku sehingga masyarakat lebih aman dan nyaman saat menggunakan layanan ini,” pungkasnya. (*)
