KabarBaik.co, Surabaya – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifa’i, menerima audiensi langsung dari sejumlah mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surabaya. Dalam momen yang berbeda dari biasanya, Bahtiyar bahkan turut duduk bersama para mahasiswa di bahu jalan untuk mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Ketua Komisi A beserta beberapa anggotanya. Kelompok mahasiswa yang diterima merupakan gabungan dari organisasi di bawah naungan Cipayung Plus, meliputi GMNI, HMI, GMKI, dan IMM.
“Tadi hari ini saya dengan Ketua Komisi A dan beberapa anggota Komisi A menerima audiensi dari kelompok Cipayung Plus dari unsur GMNI, HMI, GMKI, sama IMM,” ujar Bahtiyar kepada awak media, Senin (15/6).
Menurutnya, berbagai tuntutan yang disampaikan akan dibawa dan didiskusikan lebih lanjut bersama pimpinan DPRD lainnya untuk ditindaklanjuti. Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah soal kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Salah satu tuntutan adalah penolakan harga BBM khususnya BBM bersubsidi. Tadi saya sampaikan bahwa sesuai info yang kami dapat, pemerintah pusat itu tidak akan menaikkan harga BBM khusus bersubsidi seperti Solar dan Pertalite,” jelasnya.
Namun, ia juga menjelaskan perbedaan kebijakan untuk jenis BBM non-subsidi. Harga jenis ini mengikuti mekanisme pasar dan dipengaruhi oleh harga global, sehingga tidak bisa diatur secara mutlak oleh pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Presiden yang menyebutkan bahwa BBM non-subsidi seperti Pertamax dan sejenisnya mengikuti fluktuasi pasar.
“Kalau Pertamax dan yang lainnya itu mengikuti harga pasar dan itu sudah menjadi pembicaraan di beberapa hari yang lalu. Pak Presiden juga menyampaikan bahwa ketika BBM non-subsidi itu mengikuti pasar, tidak bisa kita mengatur karena harga global yang mengatur,” tambahnya.
Selain isu BBM, mahasiswa juga menyoroti perbaikan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahtiyar mengakui bahwa dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kekurangan, baik dari sisi penataan maupun pengelolaan di lapangan yang perlu diperbaiki.
“Kita sepakat bahwa ini perlu perbaikan karena ditemukan banyak di lapangan penataan dan pengelolaannya masih kurang. Ini nanti sudah saya terima suratnya, nanti yang kita bahas dengan pimpinan yang lain untuk diterlanjutin,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa mayoritas tuntutan yang disampaikan merupakan kebijakan yang bersifat sentral atau berasal dari pemerintah pusat, sehingga akan dikomunikasikan lebih lanjut sesuai mekanisme yang ada.(*)
