KabarBaik.co- Ribuan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil turun ke jalan, Senin (17/2). Mereka menggelar aksi bertajuk “Indonesia Gelap” imbas sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap berdampak luas. Di antaranya Instruksi Presiden 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran. Demo itu berpusat di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.
Para peserta aksi itu antara lain dari BEM Universitas Indonesia (UI). Aksi ini mendapat pengawalan ketat. Setidaknya, sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan. Aksi turun jalan mahasiswa itu tidak hanya di Jakarta. Namun, juga du beberapa daerah lain. Tagar Indonesia Gelap pun menjadi trending topic di sejumlah media sosial Di X atau Twiter, misalnya Tagar itu sudah menyentuh ratusan ribu.
Menafsir Nasihat ”Hati-hati” dari Jokowi Atas Kebijakan Efisiensi Presiden Prabowo
Ada lima tuntutan utama yang disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia
Pertama adalah mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Koordinator Aksi UI Muhammad Rafid Naufal Abrar kepada awak media di Jakarta, menilai kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh Kementerian dan lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Sebab, multiplier effectnya kemana-mana. Termasuk bidang pendidikan.
Kedua, mencabut pasal dalam RUU tentang Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
Gawat! Dampak Inpres Efisiensi, Tagar Indonesia Darurat Bersimbol Garuda Merah Viral Lagi
Keempat, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan. Dan, kelima, para mahasiswa mendesak pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
