KabarBaik.co, Bontang – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia berhasil mencatat tonggak baru dalam transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai mencapai sekitar Rp7 triliun.
Ekspor tersebut dinilai menjadi simbol penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk global, sekaligus menandai perubahan besar dari negara yang sebelumnya menghadapi persoalan pasokan menjadi negara dengan surplus produksi pupuk nasional.
Pernyataan itu disampaikan Amran saat menghadiri pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (14/5).
Ekspor perdana yang dilepas mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar. Menurut Amran, pengiriman tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama ekspor sebesar 250.000 ton yang nantinya akan ditingkatkan hingga 500.000 ton.
“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,” ujarnya.
Amran mengatakan capaian tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.
“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaianya,” ujat Mentan Amran.
Tak hanya Australia, pemerintah kini mulai mengarahkan perluasan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara lain seperti India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh.
“Selain itu dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beebrapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” ungkapnya.
Amran menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.
Pada awal pemerintahan, kata dia, pemerintah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi dari sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan itu disebut memperluas penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.
Selain itu, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN, serta menambah volume pupuk subsidi sebanyak 700 ribu ton.
“Disaat ada geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulilah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” ujar Mentan Amran.
Pemerintah juga melakukan deregulasi terhadap 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Skema penyaluran pupuk kini dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung dari Kementerian Pertanian, PIHC, Gapoktan atau koperasi hingga petani.
Di sisi lain, pemerintah mereformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, hingga PPN berganda. Langkah itu diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp 14 triliun dan menurunkan biaya produksi pupuk nasional.
Selain pembenahan tata kelola, pemerintah juga mendorong revitalisasi industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun. Program tersebut melibatkan sejumlah perusahaan pupuk nasional, termasuk PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.
Modernisasi dilakukan dengan mengganti pabrik lama yang dinilai boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Pemerintah mencatat efisiensi biaya produksi pupuk baru mencapai 26 persen lebih rendah dibandingkan pabrik lama.
Melalui reformasi subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp 112 triliun sampai 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp 14,4 triliun per tahun.
“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” tegas Mentan Amran.(*)
