KabarBaik.co, Jombang – Fenomena udara dingin atau bediding yang melanda Jawa Timur diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Kondisi ini diprediksi bertepatan dengan pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus mendatang.
Direktur RSUD Jombang, dr. Puji Umbaran, mengimbau masyarakat dan peserta muktamar untuk menjaga kondisi tubuh agar tidak mudah terserang penyakit akibat cuaca dingin.
“Memasuki puncak musim kemarau, suhu udara akan terasa lebih dingin disertai angin yang cukup kencang. Karena itu, kesehatan harus benar-benar dijaga,” ujar dr Puji dalam keterangannya, Selasa (28/7).
Ia juga mengingatkan panitia agar memperhatikan kenyamanan penginapan para peserta, termasuk mengatur penggunaan pendingin ruangan agar tidak memperburuk kondisi tubuh muktamirin.
Menurut Puji, fenomena bediding merupakan kondisi yang normal terjadi saat musim kemarau akibat hembusan angin monsun Australia yang membawa massa udara kering. Meski demikian, perubahan suhu yang cukup ekstrem dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan.
Karena itu, masyarakat diimbau mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta mencukupi waktu istirahat.
“Bagi yang beraktivitas di luar ruangan, penggunaan masker juga disarankan untuk mengurangi paparan debu yang dapat memicu iritasi saluran pernapasan,”ujarnya.
RSUD Jombang sendiri mencatat adanya peningkatan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dalam beberapa waktu terakhir seiring cuaca dingin.
Menghadapi Muktamar NU, RSUD Jombang memastikan seluruh tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam kondisi siap.
“Pos-pos kesehatan akan disiagakan di sejumlah titik dan terhubung dengan rumah sakit untuk menangani peserta yang membutuhkan pelayanan lanjutan,”katanya.
Puji juga mengimbau peserta memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan mereka aktif agar proses pelayanan medis berjalan lebih mudah.
Namun, bagi peserta yang belum memiliki BPJS Kesehatan, penanganan akan tetap dikoordinasikan bersama pemerintah daerah.
